Palangka Raya (Antara Kalteng) - Pemimpin yang terkena dugaan korupsi, sisa anggaran pemerintah daerah hanya tinggal Rp397 juta pada September 2003, pegawai gelisah pembayaran gaji tidak menentu, dan masyarakat berbondong-bondong menagih utang yang menumpuk capai Rp75 miliar, adalah gambaran pelik dan banyaknya masalah yang membelit Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah pada kisaran tahun 2003-2005.
Keterpurukan atas masalah yang menumpuk itu nyaris membuat Kabupaten Lamandau yang masih berusia muda sekitar 2 tahun (resmi sebagai kabupaten pemekaran pada 4 Agustus 2002) layak untuk dikembalikan jadi kecamatan dibawah naungan Kabupaten Kotawaringin Barat.
Beruntung, Marukan Hendrik ketika 'dipaksa' sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah pada tahun 2004, memiliki strategi jitu menyelamatkan Kabupaten Lamandau, yang wilayahnya memiliki jarak tempuh mencapai 11 jam dari Ibukota Kalteng, keluar dari keterburukan.
Pria kelahiran Bayat 4 Februari 1958, itu bolak-balik Lamandau-Jakarta demi mendapatkan sisa anggaran yang ada di Pemerintah Pusat. Kakek enam cucu ini pun berhasil mendapatkan pinjaman Rp35 miliar untuk membayar gaji pegawai serta sebagian utang Pemkab Lamandau.
"Gelar Panglima Janji sempat dilekatkan masyarakat kepada saya, karena saya banyak janji pada banyak orang. Namun akhirnya bisa hilang setelah semua utang Pemkab terbayar di tahun 2006," kenang Marukan sambil tersenyum.
Selain mencari anggaran, pria yang sedang menempuh studi Doktoral ini juga menata administrasi serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan di lingkungan Pemkab Lamandau.
Kebijakan mewajibkan pengeluaran uang ditandatangani minimal dua pejabat berwenang dan pembayaran tidak bisa melalui cek tapi harus ke rekening penerima, berhasil mengatasi kebocoran maupun penyelewengan.
Berkat kerja keras tersebut, Marukan didampingi Sugiyarto terpilih dan dipercaya masyarakat Kabupaten Lamandau menjadi Bupati/Wakil Bupati periode 2008-2013.
Pengalaman sebagai Dosen Universitas Palangka Raya sejak tahun 1985 hingga 2002, Kepala Dinas Pendidikan maupun Sekda definitif, menempa Marukan handal dalam melakukan pembangunan di tanah kelahirannya.
Jalan-jalan protokol dan lingkungan yang sebagian besar awalnya hanya timbunan tanah atapun kerikil, kini telah berubah menjadi aspal hotmix. Pepohonan dan bunga-bunga tertata rapi di pinggir maupun tengah jalan protokol.
Pesatnya kemajuan infrastruktur tersebut berdampak pada membaiknya perekonomian Kabupaten Lamandau. Di tahun 2015 pertumbuhan ekonominya berada di kisaran 6,74 persen, pendapatan per kapita Rp49,45 juta, angka kemiskinan sekitar 3.427 jiwa, tingkat kemiskinan 4,50 persen, pengangguran terbuka 5 persen, dan IPM sekitar 68,30.
Sarana dan prasarana kesehatan maupun pendidikan di Kabupaten Lamandau pun tak kalah mentereng. Satu rumah sakit umum daerah (RSUD), 11 puskesmas, 73 puskesmas pembantu (Pustu), 51 Poskedes dan 89 Posyandu, 93 gedung TK, 111 sekolah Dasar (SD), empat gedung MI, satu gedung sekolah luarbiasa (SLB), 40 gedung SMP, dua gedung MTs, 11 gedung SMA, satu gedung MA dan 10 gedung SMK.
"Kita telah mencanangkan pendidikan gratis untuk SD, SMP hingga SMA," kata Marukan yang kembali terpilih bersama Sugiyarto memimpin Lamandau untuk periode 2013-2018.
Pesatnya pembangunan di Kabupaten berjuluk "Bumi Bahaum Bakuba" itu mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN maupun Lembaga independen lainnya.
Di tahun 2010 Presiden Indonesia memberikan penghargaan kepada Kabupaten Lamandau bidang Ketahanan Pangan, tahun 2012 meraih penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama Bidang Agama dan Keagamaan dari Kementerian Agama, tahun 2013 Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional.
Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat ini juga meraih penghargaan Transmigrasi Award dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Penghargaan Bunda PAUD berprestasi tingkat Nasional, cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun, penghargaan dari Mendagri dalam hal Percepatan Penerapan PATEN, Piagam MURI dengan kategori Tari Topeng terbanyak se-Indonesia.
"Awalnya memang sulit membangun Lamandau, karena PNS banyak yang tidak mau bertugas di Kabupaten ini. Apalagi adanya bayang-bayang dikembalikan ke Kecamatan. Tapi sekarang sudah banyak yang mau jadi PNS Pemkab Lamandau," kata Marukan.
WTP Tiga Kali
Marukan tidak hanya membawa Kabupaten Lamandau keluar dari keterpurukan dan mendapatkan puluhan penghargaan, namun juga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng R Cornell Syarief P, belum lama ini, mengatakan, opini dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Lamandau tahun anggaran 2015 kembali WTP.
Opini WTP yang tiga kali berturut-turut diterima Kabupaten Lamandau ini pun mendapat apresiasi dari BPK. Bahkan, secara khusus, Cornell mengaku ikut berbahagia dan bangga dengan pencapaian tersebut.
"Apalagi, untuk tahun ini kabupaten Lamandau adalah satu-satunya kabupaten yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, yakni tanggal 31 Maret 2016." kata Cornell.
Lobi Pusat
Anggota DPRD Kalteng dari daerah pemilihan III yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamadau dan Sukamara, Jubair Arifin, menilai Marukan Hendrik sangat memahami bahkan mampu mengoptimalkan kehebatannya dalam melobi Pemerintah Pusat maupun Provinsi Kalteng.
Dia mengatakan kehebatan melobi itu tercermin dari minimnya APBD Kabupaten Lamandau, namun mampu melakukan pembangunan yang sangat pesat. Infrastruktur jalan penghubung Kabupaten Lamandau dengan kabupaten lainnya pun sangat bagus.
"Saya berharap apa yang telah dimulai Marukan dapat terus dilanjutkan pemimpin selanjutnya. Jika boleh, tetap berkomunikasi dan konsultasi dengan Marukan. Beliau kan sudah dua periode, jadi tidak mungkin lagi mencalon," kata Jubair.
