Miris! Serapan APBD Seruyan Selalu Terendah Se-Kalteng

id DPRD Seruyan, Kuala Pembuang, Khairil Yadi, Serapan APBD Seruyan Selalu Terendah Se-Kalteng

Miris! Serapan APBD Seruyan Selalu Terendah Se-Kalteng

Ilustrasi - Logo Seruyan (Istimewa)

Miris sekali saja, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita selalu terendah se-Kalteng,"
Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Anggaran DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Khairil Yadi menyoroti rendahnya serapan anggaran yang terjadi di kabupaten tersebut.

"Miris sekali saja, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita selalu terendah se-Kalteng," katanya di Kuala Pembuang, Senin.

Anggota Komisi II ini menilai, rendahnya serapan anggaran terjadi karena tidak adanya komitmen dan kemampuan dari pemerintah daerah, khususnya kepala dinas untuk mengkoordinir satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpinnya.

"Tidak ada niat untuk memperbaiki, karena rendahnya serapan anggaran ini selalu terjadi berulang-ulang setiap tahun," katanya.

Politisi PDIP ini mencontohkan, untuk tahun anggaran 2016 ada pekerjaan di sejumlah SKPD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp22 miliar yang tidak bisa dicairkan karena bermasalah dalam laporan progres pekerjaan walaupun pekerjaannya sudah selesai.

"Kalau di kabupaten lain pemerintahnya berlomba-lomba mencari dan meningkatkan penyerapan anggaran, sementara di tempat kita dana Rp22 miliar hangus begitu saja," katanya.

Menurutnya, selama ini DPRD Seruyan selalu saja dijadikan alasan atas terlambatnya penyerapan anggaran karena DPRD juga terlambat mengesahkan APBD. Padahal fakta yang terjadi, sejak 2014 APBD Seruyan tidak pernah terlambat disahkan oleh DPRD.

"Buktinya saja sekarang, APBD sudah disahkan, tapi belum juga ada kegiatan, jadi wajar saja apabila serapan anggaran lambat atau rendah," katanya.

Ia menambahkan, serapan anggaran sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah, apabila serapan anggaran itu rendah maka dapat pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan rendah. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk menggenjot serapan anggaran sesuai dengan target yang ditentukan.

"Anggaran digunakan untuk pembangunan, lalu dalam setiap pekerjaan pembangunan diperlukan barang dan jasa dari masyarakat. Kalau banyak proyek pembangunan yang belum terlaksana, lalu barang dan jasa itu menjadi tidak diperlukan, jadi ini sangat berhubungan dengan ekonomi masyarakat," katanya.