Bupati Ini Harapkan Anggota DPR RI Perjuangkan Usulan Daerah

Muara Teweh (Antara Kalteng) - Bupati Barito Utara, Nadalsyah mengharapkan anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah bisa memperjuangkan aspirasi atau usulan daerah.

"Pemerintah daerah menyambut baik kedatangan anggota DPR RI yang menjalankan tugas menyerap aspirasi ke daerah ini. Saya berharap apa yang telah disampaikan di daerah menjadi masukan positif dalam pembangunan," kata Bupati Barito Utara (Barut) Nadalsyah di Muara Teweh, Rabu.

Hal itu dikemukakannya saat menerima kunjungan anggota DPR RI daerah pemilihan Kalteng, Rahmat Nasution Hamka di ruang kerjanya di dampingi Sekretaris Daerah Pemkab setempat Jainal Abidin dan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nuryakin.

Menurut Nadalsyah, pemberdayaan dan pembangunan di Kabupaten Barito Utara dilaksanakan sesuai dengan yang di rencanakan dan diminta kepada anggota DPR RI agar memperjuangkan usulan daerah ini terutama tentang KTP eletronik dan pelaksanaan kegiatan dana desa serta solusi untuk pembukaan lahan pertanian di daerah.

"Ini agar bisa dikoordinasikan kepada komisi V DPR RI pusat sepulangnya nanti, karena semua itu bersentuhan langsung dengan jalannya roda pemerintahan," ujar Nadalsyah.

Sementara anggota DPR RI asal Kalteng Rahmat Nasution Hamka menegaskan perekaman e-KTP harus akurat dan rampung, sebelum pemilihan pemilihan kepala daerah serentak 2018 digelar.

"Kita kemarin sudah merumuskan UU Pilkada. Pada 2018 dalam rangka pilkada sudah harus berbasis KTP elektronik. Senang tidak senang, suka tidak suka, perekaman e-KTP harus tuntas," ujarnya.

Perekaman e-KTP elektronik, kata dia, juga berhubungan dengan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Pileg dan pilpres berbasis KTP elektronik. Pihaknya sudah menyampaikan sekaligus meminta data dari Sekretaris Daerah Barito Utara, tentang jumlah perekaman KTP elektronik di daerah ini. Ini penting, karena Barito Utara termasuk pelaksana pilkada serentak.

"Masalah klasik yang selalu muncul saat pemilu mengenai data pemilih tidak ada lagi. Sering ada yang terdaftar, tertinggal, dan terlupa. Ini tidak perlu terjadi, kalau KTP elektronik tuntas. Kalau perekaman tuntas, kita perlakukan DPT berbasis kependudukan, bukan lagi KTP berbasis DPT," jelas Hamka.