Kalteng Optimis Raih Penghargaan Dari Bappenas

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2017 bertekad dan optimis mendapat penghargaan dari Badan Perencanaan Nasional karena telah memberikan kemudahan kepada publik mendapat informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan hingga hasil pembangunan.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Pemprov Kalteng Herson B usai Focus Gruop Discussion verifikasi penyusunan dokumen RKPD Kalteng di aula Bappedalitbang Palangka Raya, Jumat.

"Dari 34 provinsi yang dinilai Tim Independen utusan Bappenas, tersisa 16 Provinsi, di antaranya Kalteng. Dari lima Provinsi di Pulau Kalimantan pun, hanya Kalteng yang masuk tahap dua penilaian. kita optimislah kita dapat penghargaan," ucapnya.

Pemprov Kalteng telah melakukan inovasi dalam meningkatkan keterkaitan data dokumen perencanaan melalui sistem online. Inovasi ini dimulai dari sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) yang berfungsi memantau prioritas, program, kegiatan dan rincian anggaran.

Herson mengatakan, pengajuan usulan perencanaan pun dilakukan Pemprov Kalteng dimulai dari tingkat pedesaan/Kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Bahkan, publik dapat dengan mudah mengakses kemajuan pendapatan asli daerah (PAD).

"Inovasi yang kita lakukan ini berbeda dengan provinsi lain. Ini yang membuat kita optimis bisa mendapatkan penghargaan dari Bappenas. Kalau mengenai kategori apa, kita tunggu saja," kata Herson.

Dua tim penilaian independen utusan Bappenas melakukan verifikasi penyusunan RKPD Pemprov Kalteng. Verifikasi itu tidak hanya dihadiri Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalteng, namun juga Kepala Bappeda 14 kabupaten/kota, DPRD Provinsi dan Kota, perwakilan akademis universitas, KADIN, badan riset daerah dan tokoh masyarakat.

Perwakilan Tim Penilai Independen Bappenas, Raksana Mahi mengatakan Proses perencanaan bukan sekedar dialog dan sesuai keinginan namun juga harus terdokumentasi ke dalam dokumen dengan baik.

"Dokumen perencanaan itu pun harus mencantumkan rincian anggaran dan mudah diakses publik. Itu bertujuan agar publik mengetahui dan bisa mengawal sejauh mana perencanaan yang disusun pemerintah sudah terlaksana di lapangan," kata Raksana.