Kalteng Terima Penghargaan Terbaik Penanganan Konflik Sosial

id kalimantan tengah, kemendagri, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat provinsi se-Indonesia, wagub kalteng

Kalteng Terima Penghargaan Terbaik Penanganan Konflik Sosial

Wagub Kalteng Ismail (ketiga kiri) mewakili Gubernur menerima penghargaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat provinsi se-Indonesia dari Kemendagri, di Jakarta, Rabu. (Istimewa)

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri karena termasuk 10 terbaik Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat provinsi se-Indonesia, di Jakarta, Rabu.

Penghargaan yang diserahkan langsung Mendagri tersebut diterima oleh Wakil Gubernur Kalteng Ismail mewakili Gubernur Sugianto Sabran, kata Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Marianitha melalui rilis di Palangka Raya.

"Wagub Kalteng menilai penghargaan ini bukan hanya karena pemerintah namun juga keterlibatan semua lapisan masyarakat. Beliau juga berharap penghargaan ini menjadi penyemangat agar konflik tidak pernah terjadi di Kalteng," ucapnya.

Tercatat 10 provinsi juara rencana Aksi Daerah Tingkat Provinsi yakni, Lampung di peringkat pertama, disusul Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jambi, DI Yogyakarta, Aceh, Maluku Utara, Kalteng, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan.

Marianitha mengatakan penyerahan penghargaan kepada 10 terbaik se-Indonesia ini dirangkai pembukaan rapat koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2017 oleh Menko Polhukam RI Wiranto.

"Acara ini juga diisi penandatanganan Pedoman Kerja Atas Nota Kesepakatan antara Polri dengan Kemendagri, Kemensos, Kemenkes, Kemenkominfo, Kemen PPA, TNI, dan BIN tentang Penghentian Kekerasan Fisik dan Perlindungan Korban dalam rangka Penanganan Konflik Sosial," bebernya.

Usai penandatangan yang disaksikan Menko Polhukan dan Menteri Dalam Negeri, secara bergantian Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN melakukan pemaparan.

Pada kesempatan ini, Panglima TNI mengupas tentang langkah antisipasi munculnya ancaman keamanan terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI pascapelaksanaan Pilkada Serentak 2017.

Sedangkan Kapolri menyoroti tentang strategi penghentian kekerasan fisik dan penegakan hukum dalam penanganan konflik sosial pasca pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

"Kepala BIN membahas tentang strategi pengembangan sistem peringatan dini dalam pencegahan konflik sosial di daerah," demikian Marianitha.