Palangka Raya (Antara Kalteng) - Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji, mengatakan bahwa isu pemindahan ibukota pemerintahan ke Kota Palangka Raya, bakal menjadi topik untuk dibahas oleh para peserta Rakornas Nasional 2017 di "Kota Cantik" Palangka Raya.
Setidaknya ada tiga topik yang menjadi isu utama Rakornas, selain isu kehutanan maupun isu daerah, maka yang tak kalah pentingnya yaitu isu terkait pemindahan ibukota pemerintahan ke ibu kota Provinsi Kalteng," kata Dodi di Palangka Raya, Rabu.
Menurutnya, isu tersebut tidak lain untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat menghadiri puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) belum lama ini di Kota Palangka Raya.
Presiden sempat menyinggung lagi soal wacana pemindahan ibukota pemerintahan, yakni bagaimana kalau Kalteng dipercaya menjadi sebagai daerah dari ibukota pemerintahan.
Untuk kegiatan Rakornas kelitbangan tentunya kata Dodi, isu tersebut menjadi sangat penting, karena erat kaitannya dengan apa yang ingin didapat dari kegiatan tersebut dalam sebuah bahasan yang menghasilkan sebuah kajian mendalam.
"Banyak asumsi, kenapa Kalteng dinilai layak menjadi ibukota pemerintahan, pertama potensi terjadinya bencana sangat minim. Dilain sisi, faktor geografis yang strategis membuat Kalteng dianggap tepat sebagai pusat pemerintahan. Ini menjadi menarik untuk dibahas, bahkan menjadi prespektif dan bagian inovatif ketika ingin melakukan pengambilan keputusan," ujarnya.
Rakornas yang dipusatkan di Swissbell Hotel Danum itu sendiri dijadwalkan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada Rabu malam (15/4). Selain dihadiri Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, serta dihadiri pula sejumlah Menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo lainnya maupun ratusan peserta Rakornas dari berbagai daerah di Indonesia.
