Artikel - Pembuktian Pembangunan Efektif Dimulai Dari Desa

Sampit (Antara Kalteng) - Keputusan pemerintah meningkatkan kucuran anggaran ke desa melalui dana desa maupun alokasi dana desa mulai terbukti efektif, tidak terkecuali di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Kemajuan cukup signifikan karena kini pemerintah desa bersama masyarakatnya dengan mudah mewujudkan pembangunan sesuai kebutuhan mereka untuk mendorong peningkatan perekonomian.

Desa Pamalian Kecamatan Kotabesi, misalnya, pada 14 Maret 2017 meresmikan penggunaan pasar desa yang terdiri 16 lapak dan dua toko beserta toilet, gedung baru untuk Taman Kanak-Kanak, bangunan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta sumur bor untuk kebutuhan warga.

Semua itu dibangun dengan biaya sepenuhnya berasal dari anggaran dana desa.

"Pembangunan ini sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kami berharap ini bermanfaat untuk menunjang kegiatan perekonomian sehingga masyarakat kami makin maju dan kesejahteraan mereka juga terus meningkat," kata Pelaksana Tugas Kepala Desa Pamalian, Norman di Sampit.

Desa Pamalian ingin membuktikan bahwa pemerintah tidak salah memberi kepercayaan bagi desa mengelola anggaran sendiri. Anggaran yang umumnya sudah di atas Rp1 miliar itu memang digunakan untuk pembangunan sarana fisik berbagai bidang serta program peningkatan sumber daya manusia masyarakat desa untuk meningkatkan daya saing.

"Dua tahun terakhir banyak pembangunan yang terjadi di desa. Jalan diperbaiki, bertransaksi di pasar makin mudah dan nyaman, anak-anak juga makin nyaman sekolah, serta sarana air bersih. Ini yang diharapkan masyarakat," kata Toto, warga setempat.

Kemajuan serupa dirasakan masyarakat Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga. Selain untuk membangunan infrastuktur seperti jalan dan lainnya, anggaran desa juga digunakan untuk penyertaan modal memperkuat BUMDes Hantantiring Magantang Utus yang bergerak di bidang simpan pinjam.

BUMDes ini awalnya dibentuk swadaya oleh masyarakat untuk membantu warga mengatasi kesulitan permodalan. Hampir seluruh warga desa itu bermata pencaharian sebagai petani rotan dan karet sehingga sering dihadapkan pada masalah permodalan. Kehadiran BUMDes ini membawa harapan besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka.

Masyarakat desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani rotan dan karet, kini mendapatkan solusi pinjaman modal. Setiap tahun, mereka juga akan menikmati keuntungan berupa pembagian sisa hasil usaha dari BUMDes simpan-pinjam tersebut.

"Dulu modal awalnya hanya Rp20 juta, sekarang uang yang diputar mencapai Rp120 juta dan terus bertambah. Ini benar-benar sangat bermanfaat bagi masyarakat kami. Kami akan terus mengembangkan ini melalui anggaran desa karena sangat bermanfaat dan prospeknya juga bagus," kata Kepala Desa Luwuk Bunter, Agus Efendi.

Kreativitas lain dalam mengoptimalkan anggaran desa, juga ditunjukkan Desa Rasau Tumbuh Kecamatan Kotabesi. Selain program fisik berupa pembangunan jalan desa, fasilitas pendidikan dan aula desa yang memang dibutuhkan, desa ini juga menyisihkan anggaran desa untuk membuka unit usaha pengisian air minum isi ulang yang dikelola BUMDes.

"Kendala saat ini adalah angkutan. Makanya sedang dibahas kemungkinan membeli mobil angkutan agar bisa melayani permintaan air minum isi ulang untuk sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di sekitar desa kami ini," kata Sarifudin, tokoh muda yang baru mengakhiri jabatannya sebagai Kepala Desa Rasau Tumbuh.

Melalui anggaran desa, BUMDes kini memiliki bangunan yang representatif. Saat ini juga muncul aspirasi masyarakat agar BUMDes membuka usaha baru berupa layanan simpan-pinjam dana untuk membantu permodalan masyarakat yang hampir semuanya berprofesi sebagai petani.

Sarifudin mengakui, meningkatnya anggaran yang dikucurkan ke desa, sangat berpengaruh besar terhadap percepatan pembangunan di desa. Dampaknya juga sangat nyata, khususnya di bidang infrastruktur jalan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga aktvitas perekonomian makin lancar.

Kepala Desa Tinduk Kecamatan Baamang, Kasmudin juga mengaku sangat bersyukur anggaran desa melonjak tajam sejak 2015. Desa pun bisa dengan leluasa menjalankan pembangunan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

Dia kembali mengingatkan betapa terbatasnya pembangunan desa ketika setiap usulan pembangunan harus melalui anggaran pemerintah kabupaten karena sebelumnya desa tidak diberi kewenangan dan kucuran dana yang memadai.

Untuk membangun kantor desa saja, masyarakat harus menunggu tujuh tahun hingga usulan disetujui pemerintah kabupaten. Selama itu, kepala desa harus berkantor di rumah sendiri karena belum memiliki tempat yang bisa dijadikan kantor.

Saat ini Desa Tinduk sedang mempersiapkan pembentukan sejumlah unit desa untuk membantu kebutuhan masyarakat desa. Usaha yang rencananya akan dijalankan BUMDes setempat adalah layanan air minum isi ulang dan usaha simpan-pinjam keuangan untuk membantu masyarakat.

Hampir seluruh penduduk desa yang berada di bantaran Sungai Mentaya itu berprofesi sebagai petani dengan komoditas unggulan adalah karet dan rotan. Namun saat sebelum panen, masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan operasional kebun sampai menunggu masa panen.



Dari Desa

Wakil Bupati Kotawaringin Timur, HM Taufiq Mukri mengakui sangat sepakat dengan konsep percepatan pembangunan dimulai dari desa.

Untuk mewujudkan itu, memang diperlukan kucuran anggaran yang mencukupi agar desa bisa dengan mudah dan cepat membangun infrastruktur serta menjalankan program untuk menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakatnya.

"Penggunaan anggaran desa, baik dana desa maupun alokasi dana desa, untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar desa, sekolah dan lainnya itu sudah tepat. Masyarakat desa pasti lebih tahu apa yang dibutuhkan dan mana yang harus diprioritaskan. Manfaatkan anggaran desa dengan tepat sesuai aturan," kata Taufiq.

Pemerintah kabupaten juga terus memfokuskan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa di pelosok. Pembangunan kabupaten yang terdiri 17 kecamatan dan 185 desa/kelurahan ini harus seimbang antara di perkotaan dan perdesaan sehingga kemajuan lebih merata.

Taufiq memperingatkan, pemerintah desa tetap berhati-hati dalam menggunakan anggaran desa agar tidak sampai terseret hukum.

Aturan pengelolaan keuangan harus dipatuhi, khususnya pertanggungjawaban anggaran.

Pemerintah kabupaten selalu membuka diri untuk membantu pemerintah desa dalam hal konsultasi pengelolaan keuangan desa agar tidak ada masalah.