Pemkab Seruyan Berikan Solusi Terkait Larangan Bakar Lahan

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah memberikan solusi terkait larangan membakar lahan dan hutan yang selama ini dikeluhkan masyarakat khususnya petani di kabupaten tersebut.

"Kita sudah memiliki beberapa solusi agar masyarakat yang ingin membuka lahan untuk bertani atau berladang tidak lagi dengan cara dibakar," kata Bupati Seruyan Sudarsono di Kuala Pembuang, Selasa.

Bupati yang terpilih lewat jalur perseorangan ini menjelaskan, solusi yang diberi untuk menghindari pembakaran lahan adalah dengan mengadakan alat berat mulai dari exavator, dozer hingga jonder.

"Dalam waktu dekat ini kita mengusulkan ke DPRD untuk mendahului perubahan anggaran agar dapat membeli alat berat untuk mencetak sawah maupun ladang," katanya.

Di bawah pengelolaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), alat berat tersebut akan digunakan membantu masyarakat membuka dan mengolah lahan pertanian, terutama di wilayah utara Seruyan yang lahannya tidak bisa digunakan untuk bertani kalau tidak dibakar terlebih dahulu, seperti di Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.

"Alat berat itu nanti untuk membantu masyarakat di banyak tempat yang kita anggap tidak bisa bertani atau berladang kalau tidak membakar," katanya.

Orang nomor satu di "Bumi Gawi Hatantiring" ini juga sudah menginstruksikan seluruh camat agar mendata lahan potensial di setiap desa yang dapat diolah menjadi lahan pertanian tetap bagi masyarakat.

"Untuk jangka panjang, kita harus mulai berpikir untuk menyediakan lahan bertani yang tetap bagi masyarakat, dan kita tidak hanya membuka lahan tanpa bakar tapi bantuan perlengkapan lain seperti alat, pupuk, bibit dan lain sebagainya sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpikir untuk membuka lahan berpindah-pindah," katanya.

Ia berharap, pengadaan alat berat dan pembuatan lahan bertani tetap bagi masyarakat dapat menjadi solusi agar tidak ada lagi pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar.

"Meskipun ada aturan yang harus ditaati, tapi pemerintah juga harus memberi solusi agar tidak terjadi konflik sosial-ekonomi yang berkepanjangan di masyarakat, dan sementara solusi inilah yang dapat kita beri bagi masyarakat di Seruyan," katanya.