Benahi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotim, Kata Legislator

Sampit (Antara Kalteng) - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Sutik meminta pemerintah daerah itu untuk membenahi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kecamatan dan pedesaan.

"Berdasarkan hasil peninjauan kami kami ke lapangan seperti di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur kami masih menemukan beberapa Puskesmas di daerah itu yang kondisinya kurang layak dan pelu adanya pembenahan," katanya di Sampit, Kamis.

Sutik mengungkapkan, selain fisik bangunan yang kurang memadai, beberapa Puskesmas di wilayah selatan juga mengalami kekurangan tenaga kesehatan.

Salah bangunan Puskesmas yang perlu dilakukan pembenahan adalah Puskesmas yang berada Bapinang, Kecamatan Pulau Hanaut. Kondisi bangunan fisiknya sangat memperihatinkan.

Bagian lantai bangunan itu harus segera direnovasi karena keramik Puskesmas itu sudah mulai rusak dan membahayakan warga yang berobat.

Letak geografis Kecamatan Pulau Hanaut yang sulit di jangkau menbuat kendala utama peningkatan infastruktur di wilayah itu, namun hendaknya hal itu tidak menjadi alasan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami minta pemerintah daerah tetap merenovasi Puskesmas yang rusak tersebut, apapun itu caranya sebab pelayanan kesehatan masyarakat harus diutamakan," katanya.

Selain bangunan PuskesSelain di Bapinang, Puskesmas di daerah Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, juga butuh perhatian pemerintah daerah, Puskesmas tersebut saat ini masih kekurangan tenaga kesehatan.

Diharapkan kedepannya dinas kesehatan bisa menempatkan tenaga kesehatan yang betah untuk tinggal dan melayani warga di daerah pesisir itu.

"Percuma ada bangunan dan fasilitas kalau tenaga kesehatannya tidak lengkap, pasti akan menghambat pelayanan," ucapnya.

Untuk ketersesian obat-obatan, Sutik memastikian semuanya aman. Persoalan itu hanya dua yakni jumlah tenaga kesehatan dan sarana fisik masih belum memadai.

Diharapkan ke depannya melalui APBD Kotawaringin Timur, kebijakan pemerintah bisa menganggarkan untuk penyelesaiannya.