Gubernur Kalteng Akui Keliru Kadisdik Jadi Pejabat Bupati Kobar

id Kalimantan Tengah, Kalteng, Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, Akui Keliru Kadisdik Jadi Pejabat Bupati, kalimantan tengah, kalteng, Nurul Edi

Gubernur Kalteng Akui Keliru Kadisdik Jadi Pejabat Bupati Kobar

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran saat ramah tamah di salah satu hotel dengan masyarakat Kalimantan Tengah di Jakarta, Rabu (25/5/16). (Foto Antara Kalteng/Ronny NT)

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengaku keliru telah mengabaikan dan tetap menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nurul Edi menjadi Pejabat Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).

Dinas Pendidikan maupun Badan Penanaman Modal dan perizinan serta Dinas Perhubungan ternyata kurang tepat ditunjuk sebagai Pejabat Bupati, katanya usai melantik sejumlah pejabat eselon II dan III di Istana Isen Mulang rumah jabatan Gubernur Kalteng, di Palangka Raya, Jumat.

"Sekarang ini jabatan Kepala Disdik Kalteng masih kosong. Ini sedang saya rapatkan dengan Sekda mengenai Disdik ini. Kita sedang mengupayakan agar segera ada Kepala Disdik karena banyak permasalahan yang harus diselesaikan," tambahnya.

Permasalahan yang perlu segera mendapat perhatian dari Disdik Kalteng di antaranya persiapan pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UN) serta mendata dan membayar gaji guru honor di sejumlah sekolah.

Sugianto mengatakan, sebagian gaji guru honor telah diambil alih Pemprov, sehingga sekarang ini perlu didata yang belum. Sedangkan untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) telah disalurkan ke sejumlah sekolah.

"Saya harus hati-hati mengenai keuangan karena banyak dana BOS yang masuk ke Pemprov. Perlu dilakukan verifikasi agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ini yang membuat dana BOS terlambat disalurkan," kata Sugianto.

Belum lama ini, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Kalteng Asdi Narang menyatakan menyesalkan tindakan Dinas Pendidikan yang belum menyalurkan dana bantuan operasional sekolah.

Asdi mengatakan, informasi dari Pemerintah Pusat bahwa dana BOS telah ditransfer ke Kas daerah namun beberapa sekolah yang dikunjungi saat reses justru mengeluhkan belum menerimanya.

""Saya di Komisi X DPR RI yang membidangi langsung terkait pendidikan. Begitu saya mendapat keluhan dari pihak sekolah dana BOS belum disalurkan, saya langsung konfirmasi ke Pusat. Ternyata sudah disalurkan ke kas daerah," kata Asdi.