Legislator Minta Pemkab Kotim Tetapkan Kawasan Industri Hilir

Sampit (Antara Kalteng) - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jainudin Karim meminta pemerintah daerah itu untuk menetapkan kawasan industri hilir guna mendongkrak dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Kotawaringin Timur kan sudah punya modal awal untuk menetapkan status kawasan industri hilir di daerah yakni dengan telah beroperasinya pelabuhan peti kemas dan barang Bagendang," katanya kepada wartawan di Sampit, Jumat.

Jainudin mengungkapkan, untuk mewujudkan hal itu pemerintah daerah harus proaktif mengurusi hal ini dengan pemerintah pusat, terutama kepada Kementrian Perindustrian agar memberikan dukungan terhadap rencana penetapan kawasan industri hilir di Kotawaringin Timur.

Pemerintah daerah juga harus mampu meyakinkan pemerintah pusat dampak ditetapkannya kawasan industri hilir bagi perekonomian daerah maupun secara nasional.

Dampak lain dari penetapan kawasan industri hilir adalah percepatan pembangunan di daerah itu sendiri.

"Pemerintah Kotawaringin Timur juga harus proaktif mengurus semua persyaratan yang diperlukan karena untuk menetapkan status kawasan industri hilir syarat lainnya adalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) di daerah kita harus diperjalas, sehingga tidak menjadi kendala di tahapan selanjutnya," katanya.

Politisi Gerindra ini juga mengatakan, salah satu contoh di provinsi Sumatera Utara, disana industri hilir berkembang pesat, keberadaan pabrik dari berbagai sektor bidang industri membuat kehidupan masyarakat menjadi terbantu.

Jainudin berharap, Pemerintah Kotawaringin Timur ke depannya bisa mencontoh sistem pembangunan di Sumatera Utara.

"Disana hampir rata-rata masyarakat yang berada disekitar wilayah kota Medan mayoritasnya menjadi pekerja di berbagai pabrik industri, mereka disana mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi untuk menunjang perekonomiannya," ungkapnya.

Menurut Jainudin, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki peluang untuk bisa menjadi seperti Medan karena banyak memiliki kesamaan, baik dari segi pelabuhan maupun perusahaan perkebunan sawit.

"Intinya sekarang pemerintah daerah mampu tidak mewujudkan kawasan industri hilir tersebut. Dan kami DPRD akan selalu siap mendukung selam itu untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," demikian Jainudin Karim.