2020 Pemkab Kotim Harus Selesaikan Permasalahan Pendidikan dan Kesehatan

id DPRD Kotawaringin Timur, DPRD Kotim, Parimus, Selesaikan Permasalahan Pendidikan dan Kesehatan, Kalimantan Tengah, Kalteng

2020 Pemkab Kotim Harus Selesaikan Permasalahan Pendidikan dan Kesehatan

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Parimus (Foto: FB Parimus, SE)

...dan pada 2020 nanti harus sudah bisa diselesaikan,"
Sampit (Antara Kalteng) - Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Parimus meminta pemerintah kabupaten setempat untuk segera menyelesaikan persoalan pendidikan dan kesehatan.

"Permasalahan pendidikan dan kesehatan, seperti kekurangan tenaga mengajar dan tenaga kesehatan harus menjadi skala prioritas penanganannya, dan pada 2020 nanti harus sudah bisa diselesaikan," katanya di Sampit, Senin.

Parimus mengatakan, pemerataan tenaga guru dan tenaga kesehatan di wilayah pedalaman Kotawaringin Timur sangat penting dan mendesak untuk itu harus segera diselesaikan.

Belum terselesaikannya permasalahan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan di Kotawaringin Timur meski telah lama terjadi karena pemerintah daerah sendiri kurang serius menanganinya.

Menurut Parimus, kekurang-seriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan itu bisa dilihat dari dengan mudahnya pegawai yang telah berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga kontrak pindah tugas, yakni dari desa ke kota.

Kurang tegasnya pemerintah daerah dalam mengatur setiap penempatan pegawainya telah mengakibatkan daerah pedalaman kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan.

"Saya berharap kedepan pemerintah daerah dalam hal ini dinas teknis untuk tidak dengan mudah memberikan rekomendasi kepindahan pegawai, terutama yang bertugas di wilayah pedalaman, sebab jika hak ini tidak diatur mulai sekarang maka sekolah dan Puskesmas maupun Pustu di wilayah pedalaman akan terus mengalami kekurangan pegawai," katanya.

Parimus mengatakan, kekurangan tenaga medis dan guru harus dipetakan secara riil untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan setiap tahun anggaran, termasuk untuk merekrut tenaga kontrak yang digaji menggunakan APBD.

"Kekurangan tenaga medis juga termasuk dokternya, dinas kesehatan mesti punya strategi dalam menekan persoalan ini karena informasinya Kotawaringin Timur juga masih kekurangan dokter, terutama untuk dokter spesialis," ucapnya.

Dia juga berharap agar perusahaan besar swasta (PBS), baik itu pertambangan maupun perkebunan sawit yang ada di Kotawaringin Timur dilibatkan secara langsung untuk menyelesaikan kekurangan tenaga medis dan guru. Sebab setiap PBS tentunya memiliki klinik atau balai kesehatan. PBS juga harus membantu untuk memberikan pelayanan kepada masyrakat yang membutuhkan jasa medis di lingkungan sekitarnya.