Lelang Jabatan Sudah Sesuai Prosedur! Ini Penegasan Bupati Kotim

Sampit (Antara Kalteng) - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, H Supian Hadi menegaskan, lelang atau seleksi terbuka jabatan tinggi pratama yang sedang berlangsung di kabupaten itu, sudah dilaksanakan sesuai aturan.

"Tidak bisa diulang. Semua tahapan sudah dikonsultasikan dengan pusat. Pembatalan bisa dilakukan kalau ada tahapan yang tidak sesuai prosedur, tapi yang dilakukan saat ini sudah sesuai prosedur," tegas Supian di Sampit, Rabu.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini sedang melaksanakan seleksi terbuka atau lelang jabatan tinggi pratama. Tujuh jabatan yang dibuka adalah kepala Badan Kepegawaian Daerah, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kepala Dinas Sosial, kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Ada 20 pejabat yang mengikuti lelang jabatan itu. Seluruh peserta telah menjalani semua rangkaian seleksi, tinggal menunggu hasilnya berupa pengumuman nama peserta yang direkomendasikan oleh panitia seleksi untuk masing-masing jabatan.

Supian mengaku bingung dengan pendapat yang menginginkan lelang jabatan itu diulang. Semua tahapan sudah dikonsultasikan dan dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat, bahkan masa pendaftaran sempat diperpanjang untuk memberi kesempatan lagi bagi pejabat yang berminat menjadi peserta seleksi.

"Yang menentukan adalah tim penilai. Silakan orang berasumsi bahwa ada yang karena kedekatan atau lainnya. Kita lihat nanti siapa yang direkomendasikan oleh tim. Kami hanya memilih dari hasil yang sudah diseleksi oleh oleh panitia," kata Supian.

Supian menegaskan, lelang jabatan saat ini hanya untuk jabatan yang kosong atau belum ada pejabat definitifnya. Namun dia menjanjikan bahwa satu atau dua bulan mendatang akan ada lagi lelang jabatan untuk jabatan eselon II yang saat ini diduduki pejabat definitif.

Saat ini sedang disusun dan dievaluasi jabatan mana yang dirasa diperlukan penggantian atau pejabatnya diseleksi. Pejabat yang tidak lolos akan menjadi pegawai fungsional.