Sampit (Antara Kalteng) - Tujuan mulia pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), akan sulit terlaksana secara menyeluruh tanpa bantuan semua pihak. Kendala yang sering ditemui adalah terbatasnya pengetahuan dan informasi yang didapat masyarakat di pelosok serta keterbatasan pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah.
Peran semua pihak, khususnya aparatur sipil Negara (ASN) untuk membantu kesuksesan program ini. Membantu mensosialisasikan kepada masyarakat yang belum mengetahui program JKN dan peduli membantu memfasilitasi warga tidak mampu supaya bisa didaftarkan dalam JKN-KIS sehingga semua penduduk mendapat jaminan layanan kesehatan.
Setidaknya, kepedulian itulah yang ingin diwujudkan Dwi Anggriani, seorang bidan yang bertugas di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT) kesehatan itu dengan senang hati menjelaskan dan membantu ketika ada warga desa yang belum terdaftar dalam JKN-KIS.
"Sebagian besar warga yang saya layani menggunakan kartu KIS. Tapi kalau tidak ada KIS, mereka tetap dilayani gratis melalui Jamkesda (jaminan kesehatan daerah) dengan menunjukkan KTP. Memang banyak yang minta dibantu mendapatkan KIS, jadi saya jelaskan dan arahkan sesuai prosedur, khususnya berkoordinasi dengan aparatur desa," kata bidan yang akrab disapa Anggie di sela tugasnya, Rabu.
Menurutnya, masyarakat sangat antusias ingin memiliki KIS karena menyadari manfaatnya sangat besar untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dan luas, namun selama ini warga umumnya takut dan belum paham prosedur mendapatkan kartu tersebut. Masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, merasa cukup berat jika harus menjadi peserta JKN mandiri dan harus membayar iuran tiap bulan, sehingga mereka lebih berharap bisa mendapatkan JKN-KIS.
Pengalaman yang sama dirasakan Multazam. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur itu rela meluangkan waktunya membantu kenalannya agar bisa didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS sehingga mendapat jaminan pelayanan kesehatan secara gratis.
Multazam pun harus mendatangi sejumlah tempat karena ternyata orang yang dibantunya itu belum mengurus administrasi kependudukan. Jadilah, Multazam harus memintakan rekomendasi, mulai dari ketua RT, lurah, camat dan mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial hingga ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, administrasi kependudukannya harus diurus terlebih dulu, baru pengurusan rekomendasi untuk mendapatkan JKN-KIS.
"Faktanya, masyarakat kita banyak yang belum paham. Selain itu, banyak pula yang abai masalah administrasi kependudukan. Dan sebagian penduduk Kotawaringin Timur ini merupakan pendatang dari luar daerah yang mencari kerja di sini. Tapi, itulah kondisi masyarakat kita. Sekarang, tinggal bagaimana kita semua untuk membantu mereka setelah kita tahu masalahnya seperti itu," kata Multazam.
Multazam terpanggil membantu karena warga tersebut memang keluarga tidak mampu. Pemerintah daerah memang menjamin layanan kesehatan gratis di puskesmas dan kelas III di RSUD dr Murjani Sampit, namun jika warga yang sakit harus dirujuk ke luar daerah maka perlu prosedur lagi yang harus ditempuh. Berbeda dengan warga yang sudah terdaftar dalam JKN-KIS, mereka akan dilayani karena kartu itu berlaku secara nasional.
Ternyata kekhawatiran awal Multazam terbukti. Warga yang dibantunya tersebut sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah. Dia bersyukur karena ketika itu warga tersebut sudah mendapat layanan JKN-KIS. Dia mengapresiasi kerjasama yang baik antara Dinas Sosial Kotawaringin Timur dan BPJS Kesehatan Sampit sehingga pengurusan administrasi bisa dilakukan dengan cepat untuk membantu masyarakat.
Sementara itu BPJS Kesehatan Cabang Sampit berkomitmen memberi kemudahan. Mereka juga terus melakukan berbagai upaya mengajak masyarakat menjadi peserta JKN, diantaranya dengan menggandeng lima pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sampit, Atulyadi menandatangani nota kesepakatan dengan Dinas Perizinan lima kabupaten di wilayah layanan mereka yakni Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara.
Dengan kerjasama itu, setiap perusahaan yang mengurus perizinan usaha, wajib menunjukkan bukti bahwa seluruh karyawannya sudah didaftarkan menjadi peserta asuransi kesehatan JKN. Ini untuk menjamin seluruh karyawan mendapatkan haknya, khususnya dalam hal jaminan layanan kesehatan.
BPJS Kesehatan Sampit juga telah bekerjasama dengan sejumlah perusahaan, diantaranya yang bergerak di bidang media massa, wahana permainan, perhotelan, tempat karaoke, pusat perbelanjaan dan lainnya. Dengan menunjukkan kartu peserta JKN BPJS Kesehatan di tempat-tempat tersebut, pemegang kartu akan mendapatkan diskon antara 10 hingga 40 persen.
Sistem pelayanan juga terus ditingkatkan untuk memberi kemudahan bagi peserta maupun pusat layanan kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Salah satunya dengan penggunaan bridging system yang bertujuan meningkatkan efektivitas entry data processing serta efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan sistem ini, peserta tidak perlu antre lama karena registrasi hanya dilakukan pada sistem rumah sakit, sedangkan layanan administrasi di pusat layanan kesehatan juga makin praktis.
Peserta juga kini makin mudah memeriksa kondisi kesehatan mereka dengan memanfaatkan fitur mobile screening pada aplikasi BPJS Kesehatan Mobile yang bisa diunduh melalui telepon selular. Dengan menjawab jujur pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam layanan itu, peserta akan mendapat gambaran hasil analisa kesehatan mereka. Jika peserta dinilai berisiko tinggi, maka disarankan segera berkonsultasi ke pusat layanan kesehatan.*
