Pengelola Keuangan di Pemkab Pulpis Harus Bisa Pertahankan WTP, Kata Bupati

id pulang pisau, workshop BPK RI, opini WTP, bupati pulpis, kalimantan tengah

Pengelola Keuangan di Pemkab Pulpis Harus Bisa Pertahankan WTP, Kata Bupati

Bupati Pulang Pisau, H Edy Pratowo (tiga dari kiri) bersama sejumlah kepala daerah usai mengikuti Workshop Pemantapan Pemeriksaan dan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016 Perwakilan BPK RI Wilayah Timur di Makas

Pulang Pisau (Antara Kalteng) - Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, H Edy Pratowo meminta para pemangku kepentingan dalam lingkungan pemerintah setempat bisa lebih baik dalam pengelolaan dan laporan keuangan.

"Salah satunya bersama-sama organisasi perangkat daerah (OPD) setempat untuk mempertahankan opini yang sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat sebelumnya," kata Edy Pratowo, Rabu.

Usai mengikuti Workshop Pemantapan Pemeriksaan dan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016 Perwakilan BPK RI Wilayah Timur di Hotel Clarion Makasar, Edy Pratowo menyebutkan workshop yang juga diikuti kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota ini dinilai cukup penting dalam rangka upaya menciptakan pengelolaan keuangan daerah.

Dikatakan Edy Pratowo, masyarakat sekarang ini menuntut bukan hanya efisien dan akuntabel dalam membelanjakan anggaran, namun juga menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran. Penilaian opini, terang dia, tidak terlepas dari tiga hal sistem pengendalian internal, laporan keuangan dan kepatuhan dengan aturan dalam pengelolaan anggaran. 

Meski mencapai opini WTP, Edy Pratowo mengharapkan OPD bisa terus melakukan pembenahan, baik dalam administrasi pengelolaan keuangan maupun masalah aset. Peningkatan opini saat ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak  untuk mempertahankan opini yang telah dicapai tersebut.

Beberapa hal yang diungkapkan dalam workshop ini, beber Edy Pratowo, diantaranya pencegahan dini tindak pidana korupsi. Hasil dari workshop ini, paling tidak memberikan pengetahuan bagaimana pengelolaan anggaran sesuai dengan aturan, selain memenuhi unsur efisien, transparansi dan akuntabel.