"Suratnya baru ditandatangani hari ini dan kami juga baru menerima. Proses seleksi ini sepenuhnya memang kewenangan panitia seleksi. Hasil ini selanjutnya diserahkan kepada Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian. Nanti Bupati yang memutuskan siapa-siapa yang dipilih," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kotawaringin Timur, Alang Arianto saat dikonfirmasi di Sampit, Jumat.
Pengumuman hasil seleksi itu ditandatangani Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kotawaringin Timur, Putu Sudarsana.
Dalam penjelasannya, Putu menyatakan bahwa nama-nama yang diumumkan adalah pejabat yang dinilai memenuhi syarat untuk diusulkan pada masing-masing jabatan.
Selanjutnya, bupati selaku pejabat pembina kepegawaian, memilih satu nama untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama pada masing-masing jabatan. Putu yang juga Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, menegaskan, keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat.
Putu juga menegaskan, seluruh proses seleksi tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun. Proses seleksi dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
Ada 20 peserta yang mengikuti seleksi pengisian tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama. Dari jumlah tersebut, panitia seleksi mengumumkan ada 16 nama peserta yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon pejabat pimpinan tinggi pratama.
Tiga peserta yang memenuhi syarat pada formasi jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:
"Selanjutnya, kewenangan ada pada bupati untuk memutuskan. Setelah itu, baru dijadwalkan pelantikannya. Kami di Badan Kepegawaian Daerah hanya memproses hasilnya," tegas Alang.
Disinggung kabar akan ada seleksi terbuka lagi untuk jabatan eselon II dalam dua bulan ke depan, Alang mengatakan itu tergantung keputusan Bupati, termasuk jabatan mana saja yang dianggap perlu dievaluasi. Proses seleksi dilaksanakan sesuai aturan dan telah dikonsoltasikan dengan pemerintah pusat.
Selanjutnya, bupati selaku pejabat pembina kepegawaian, memilih satu nama untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama pada masing-masing jabatan. Putu yang juga Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, menegaskan, keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat.
Putu juga menegaskan, seluruh proses seleksi tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun. Proses seleksi dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
Ada 20 peserta yang mengikuti seleksi pengisian tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama. Dari jumlah tersebut, panitia seleksi mengumumkan ada 16 nama peserta yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon pejabat pimpinan tinggi pratama.
Tiga peserta yang memenuhi syarat pada formasi jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:
- Rahmat Widi Sujarwo,
- Muhammad Yusuf dan
- Siagano.
Untuk formasi jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, tiga peserta yang memenuhi syarat adalah:
- Multazam,
- R Endra Sakti, dan
- Juliansyah.
Peserta yang memenuhi syarat pada formasi jabatan Kepala Dinas Sosial adalah:
Peserta yang memenuhi syarat pada formasi jabatan Kepala Dinas Sosial adalah:
- Ahmad Sarwo Oboi,
- Sukarnedi dan
- Agus Tripurna Tangkasiang.
Sementara itu untuk formasi jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, tiga peserta memenuhi syarat adalah:
- Najmi Fuadi,
- Hj Ellena Rosie dan
- Samsurijal.
Untuk formasi jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, hanya ada dua pelamar dan keduanya memenuhi syarat, yakni:
Untuk formasi jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, hanya ada dua pelamar dan keduanya memenuhi syarat, yakni:
- Alang Arianto
- H Gufriansyah.
Formasi jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya ada satu peserta dan dia dinyatakan memenuhi syarat, yaitu:
Formasi jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya ada satu peserta dan dia dinyatakan memenuhi syarat, yaitu:
- Johny Tangkere
Untuk formasi jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, hanya ada satu peserta dan dia juga dinyatakan memenuhi syarat yaitu:
- Rihel
"Selanjutnya, kewenangan ada pada bupati untuk memutuskan. Setelah itu, baru dijadwalkan pelantikannya. Kami di Badan Kepegawaian Daerah hanya memproses hasilnya," tegas Alang.
Disinggung kabar akan ada seleksi terbuka lagi untuk jabatan eselon II dalam dua bulan ke depan, Alang mengatakan itu tergantung keputusan Bupati, termasuk jabatan mana saja yang dianggap perlu dievaluasi. Proses seleksi dilaksanakan sesuai aturan dan telah dikonsoltasikan dengan pemerintah pusat.
