Nelayan Seruyan Kesulitan Mengakses Bantuan, Kenapa?

id seruyan, nelayan seruyan, akses bantuan untuk nelayan seruyan, Dinas Perikanan Seruyan, Priyo Widagdo, kalimantan tengah

Nelayan Seruyan Kesulitan Mengakses Bantuan, Kenapa?

Kapal-kapal milik nelayan asal Kabupaten Seruyan yang sedang berlabuh. (Foto Antara Kalteng/Fahrian A.)

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, mengungkapkan nelayan di daerah itu kesulitan mengakses bantuan yang diperlukan setelah dialihkannya urusan kelautan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

"Mulai tahun 2017 bantuan kepada nelayan dari pemerintah kabupaten tidak ada karena perikanan laut sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi," kata Kepala Dinas Perikanan Seruyan Priyo Widagdo di Kuala Pembuang, Minggu.

Ia mengatakan dengan beralihnya kewenangan itu, nelayan menjadi sulit mengakses berbagai bantuan pemerintah karena Dinas Perikanan tingkat kabupaten hanya dapat memberikan rekomendasi yang selanjutnya diputuskan oleh pemerintah provinsi.

Berbeda dengan sebelum adanya pengalihan kewenangan, setiap permohonan bantuan dari nelayan dapat langsung diputuskan oleh Dinas Perikanan kabupaten dengan menggunakan anggaran daerah.

"Di tingkat provinsi, proposal bantuan nelayan tidak hanya dari Seruyan tapi dari seluruh Kalteng, pasti akan ditelaah terlebih dahulu. Berbeda saat masih ditangani kabupaten, kalau anggarannya mencukupi bisa langsung kita realisasikan sepanjang bantuan itu memang sangat dibutuhkan," katanya.

Bantuan yang saat ini masih bisa ditangani oleh kabupaten hanya sebatas perikanan darat, yakni untuk nelayan sungai dan tambak.

"Masalah peralihan kewenangan ini sudah disosialisasikan kepada nelayan pesisir, harapannya nelayan bisa memahami posisi kewenangan pemerintah kabupaten dalam sektor kelautan," katanya.

Ia menambahkan dilimpahkannya kewenangan pengelolaan sektor perikanan dan kelautan ke provinsi berpotensi mengurangi atau bahkan menghilangkan pendapatan asli daerah (PAD) sektor perikanan dan kelautan di Seruyan jika tidak diikuti dengan regulasi yang jelas.

"Seperti perizinan kapal semua sudah menjadi kewenangan provinsi, jadi kabupaten tidak dapat apa-apa," katanya.

Menurut dia, sebagai salah satu kabupaten dengan produksi perikanan dan kelautan terbesar di Kalteng, Seruyan nantinya harus memperoleh porsi yang lebih besar dalam bagi hasil dibandingkan kabupaten lain yang tidak memiliki potensi perikanan dan kelautan.

"Saat ini masalah perimbangan sektor kelautan dan perikanan dari pemprov masih belum jelas," katanya.