Seruyan Tunda Pengadaan Alat Berat Pertanian?

id Seruyan, Kuala Pembuang, Bupati Seruyan, Sudarsono, Pengadaan Alat Berat Pertanian, kalimantan tengah, kalteng, DKPP Seruyan

Seruyan Tunda Pengadaan Alat Berat Pertanian?

Sebanyak 120 unit alat dan mesin pertanian berbagai jenis yang diterima oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani di Kabupaten Seruyan (Foto Antara Kalteng/Fahrian A)

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah menunda rencana pengadaan alat berat pertanian setelah tim anggaran tidak berani membeli alat berat tersebut mendahului anggaran perubahan.

"Pada APBD murni 2017 belum ada program tersebut sehingga tim anggaran belum berani mendahului anggaran perubahan seperti keinginan bupati," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Seruyan Sugian Noor di Kuala Pembuang, Sabtu.

Mantan Asisten II Sekretariat Daerah Seruyan ini mengatakan, pengadaan alat berat berupa exavator, dozer hingga jonder sebenarnya sangat diperlukan untuk membantu petani membuka atau membersihkan lahan tanpa bakar sebagaimana yang direncanakan Bupati Seruyan Sudarsono.

"Jadi pengadaan alat berat sebagai solusi adanya larangan membuka lahan dengan cara membakar yang diprogramkan bupati sebenarnya sangat baik," katanya.

Secara teknis, DKPP sebagai instansi terkait sudah melakukan berbagai persiapan untuk melaksanakan program pembukaan lahan tanpa bakar, seperti pendataan lahan pertanian yang nantinya akan dibuka serta keperluan benih bantuan dari pemerintah daerah.

"Lahan pertanian di setiap kecamatan serta kebutuhan yang lainnya sudah didata, sehingga kalau program membuka lahan pertanian tanpa bakar direalisasikan maka sudah tidak ada lagi kendala di lapangan," katanya.

Menurutnya, meskipun pembelian alat berat untuk pertanian itu belum direalisasikan, namun program bantuan pembukaan lahan tanpa bakar bagi petani masih bisa dilakukan dengan menggunakan alat berat yang ada di Dinas Pekerjaan Umum.

"Sebenarnya ada beberapa opsi untuk merealisasikan rencana tersebut, yakni dengan menggunakan beberapa alat berat yang dimiliki pemerintah daerah, khususnya di Dinas PU. Tapi hal ini masih belum ada titik temu sehingga kita masih harus menunggu instruksi selanjutnya dari bupati," katanya.