Pemkab Ini Perbanyak Pelatihan Keterampilan Tingkatkan SDM

Sampit (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, memperbanyak pelatihan keterampilan kerja karena dinilai efektif mengurangi pengangguran dengan meningkatnya sumber daya manusia.

"Saat ini dilaksanakan pelatihan delapan jenis keterampilan kerja dengan peserta 128 orang. Insya Allah dari dana APBN nanti ada delapan kelas lagi dengan jumlah peserta yang sama," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotawaringin Timur Bima Ekawardhana di Sampit, Rabu.

Saat ini pelatihan keterampilan kerja dilaksanakan untuk delapan kelas di delapan lokasi berbeda. Delapan kelas pelatihan tersebut yaitu menjahit, komputer, elektro, las, kelistrikan, meubeler, tata boga dan otomotif.

Sesuai dana yang tersedia, tiap kelas dibatasi 16 orang. Pelatihan seperti ini akan terus ditingkatkan dengan menggandeng pihak lain.

Dengan keterampilan yang didapat, peserta diharapkan dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan, peserta diharapkan membuka usaha sendiri sehingga bisa mandiri dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.

Pelatihan keterampilan itu bertujuan supaya masyarakat memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal.

"Kami berharap makin banyak masyarakat kita yang bisa diserap pasar kerja sehingga akan berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan," harap Bima.

Berdasarkan survei angkatan kerja nasional tahun 2013 hingga 2015, angka pengangguran di Kotawaringin Timur pada 2015 sebesar 3,35 persen atau 7.273 orang. Berdasarkan hasil proyeksi perencanaan tenaga kerja, pada tahun 2017 angka tersebut menurun menjadi 3,15 persen atau 6.953 orang menganggur, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kotawaringin Timur tahun 2016-2021.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur selanjutnya akan mengupayakan penurunan angka pengangguran tersebut menjadi 2,30 persen pada 2021.

Perusahaan diminta selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal kebutuhan lowongan kerja di perusahaan. Perusahaan diharapkan membuka seluas-luasnya akses usaha bagi masyarakat.

Dunia usaha diminta menjaga harmonisasi dengan masyarakat sekitar dengan perusahaan untuk menghindari terjadinya konflik. Perlu kolaborasi antara program CSR (corporate social responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan dengan program penanggulangan kemiskinan daerah yang saat ini menjadi program prioritas daerah.