Minggu, 28 Mei 2017

Pemerintah Harus Perhatikan Nasib Gaji Guru Kontrak

id dprd prov. kalimantan tengah, katingan, kasongan, DPRD Kalimantan Tengah, Edy Rosada, kalimantan tengah, kalteng
Pemerintah Harus Perhatikan Nasib Gaji Guru Kontrak
Tim reses dapil I DPRD Kalteng turut mengajak Dinas Pekerjaan Umum Kalteng saat menyerap aspirasi masyarakat Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, di desa Pagatan, Rabu sore (19/4/2017) (Foto Antara Kalteng/Jaya Wirawana Manurung)
Katingan (Antara Tengah) - Ketua Tim Reses Daerah Pemilihan I DPRD Kalimantan Tengah Edy Rosada meminta Pemerintah Kabupaten Katingan maupun Provinsi Kalteng harus memperhatikan nasib termasuk gaji para guru kontrak yang telah rela mengajar di desa terpencil.

Hasil pertemuan dengan masyarakat di Pagatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan ada beberapa Guru honor sekolah dasar (SD) belum menerima gaji padahal sudah dengan sungguh-sungguh mengajar bahkan harus rela jauh dari perkotaan, kata Edy didampingi sekretaris Tim Reses Dapil I DPRD Kalteng, Katingan, Kamis.

"Kita minta gaji guru honor di SD segera dibayar, dan harus setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kenapa harus UMP, karena kerja Guru SD itu sama dengan guru lainnya termasuk yang sudah diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Katingan," ucapnya.

Dalam pertemuan itu tim reses Dapil I DPRD Kalteng juga menerima keluhan bahwa di SMA Negeri 5 di Kecamatan Katingan Kuala yang jumlah siswanya 241 kekurangan guru dan minimnya sarana prasarana belajar mengajar.

Di mana SMA tersebut sekarang ini guru mengajar mata pelajaran Matematika hanya ada satu orang untuk sembilan kelas dan itupun merangkap sebagai Kepala Sekolah. Pengajar mata pelajaran Biologi, Fisika, Bahasa Inggris, Seni Budaya dan muatan Lokal terpaksa harus dibantu guru honor yang gajinya diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Politisi Partai Amanat Nasional Ini mengatakan apabila memungkinkan dan sesuai aturan, guru� honor di SMA Negeri 5 Kecamatan Katingan Kuala itu diberikan SK dan gajinya melalui APBD Provinsi Kalteng. Sebab, sekarang ini wewenang dan tanggungjawab SMA telah dilimpahkan ke Pemprov.

"Aspirasi yang disampaikan ke kami selaku tim reses dapil I DPRD Kalteng, guru honor di SMA Negeri 5 bisa dipertahankan dan SK langsung dari Provinsi. Aspirasi itu karena para guru honor lulusan S1 dan berasal dari wilayah setempat serta memahami budaya maupun kebutuhan para pelajar," kata Edy.

Anggota Komisi B DPRD Kalteng ini mengatakan selain masalah pendidikan, masyarakat di Kecamatan Katingan Kuala juga mengharapkan adanya perbaikan infrastruktur jalan antar kabupaten maupun ke ibukota provinsi, memperhatikan nasib petani dan nelayan serta permasalahan lainnya.

"Masyarakat di kecamatan ini juga mengharapkan PT PLN berkenan mengganti mesin pembangkit listrik agar mampu menyala selama 24 jam setiap hari. Sekarang ini kan listrik menyala hanya dari jam 3 sore sampai jam 7 pagi. Ini juga jadi keluhan yang kami terima saat reses," kata Edy.

Pertemuan Tim Reses Dapil I DPRD Kalteng di Pagatan Kecamatan Katingan Kuala ini dihadiri aparatur Kecamatan, perangkat desa, tokoh agama dan masyarakat, Kapolsek, Danramil serta Polair. Untuk sampai ke Pagatan, tim reses harus menempuh perjalanan dari Palangka Raya selama 5,5 jam menggunakan speedboat dan melewati laut.

Editor: Rachmat Hidayat

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga