Waduh! Sekretaris BPD Barito Selatan Diduga Palsukan Data Bansos?

Buntok (Antara Kalteng )  Seorang oknum sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah diduga memalsukan data bantuan sosial.

"Perbuatan oknum Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terungkap sekitar awal Oktober 2016 lalu," kata salah seorang warga Patas I, Basir dan Supriadi, di Buntok, Rabu.

Selain dirinya, beberapa warga desa lainnya yang tidak pernah membuat proposal bantuan juga terdaftar sebagai penerima bantuan yang diperuntukan bagi warga miskin yang menikah, melahirkan, dan meninggal dunia yang besar bantuan Rp 1 juta.

"Orang yang masih hidup pun dibuat datanya meninggal dan orang yang meninggal beberapa tahun lalu dibuat datanya meninggal pada 2016, serta yang tidak punya anak dibuat datanya memiliki anak," jelasnya.

Ia mengatakan, data yang dipalsukan tersebut disinyalir dibuat kelengkapan oleh EL dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan sehingga dananya telah dicairkan.

"Saya pernah diserahkan uang oleh oknum sekretaris BPD Patas I Rp 700 ribu, dan ketika ditanyakan, uang tersebut ternyata bantuan sosial untuk biaya melahirkan anak saya pada 2016 lalu," ucap dia.

Ia menyampaikan, setelah mengetahui bahwa uang bantuan sosial (Bansos) untuk warga yang tidak mampu, dirinya pun menolak menerima dan mengembalikannya kepada sekretaris BPD Patas I.

"Penolakan itu karena saya tidak pernah mengusulkannya, dan bantuan yang diberikan itu jelas salah sasaran sehingga dana itu saya kembalikan kepada oknum sekretaris BPD desa Patas I," ucap dia.

Hal ini telah dilaporkan pihaknya kepada aparat desa dan BPD dan Camat Gunung Bintang Awai (GBA) dan yang bersangkutan diminta mencabut berkas dan mengembalikan dana bansos.

"Disamping itu, masyarakat juga meminta yang bersangkutan mengundurkan diri dari sektertaris dan keanggotaan BPD Patas I, "tambah dia.

Setelah dilaksanakan rapat yang dihadiri camat GBA, oknum sekretaris BPD itu berjanji bersedia mencabut berkas permohonan bantuan sosial yang telah diajukan ke bendahara PPKAD disertai bukti pencabutan berkas.

Ia mengatakan, masyarakat juga meminta agar EI diberhentikan dari sekretaris BPD dan keanggotaannya di Desa Patas I, akan tetapi hingga kini masih bekerja sebagai sekretaris BPD Patas I.

"Untuk itu, kita mengharapkan kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait menindak oknum sekretaris BPD yang diduga memanipulasi data dana bansos tersebut,"demikian Basir.