Nah! Ternyata Pemkab Ini Kekurangan Tenaga Akuntan

id seruyan, kuala pembuang, haryono, setda seruyan, tenaga akuntan, Pemkab Ini Kekurangan Tenaga Akuntan

Nah! Ternyata Pemkab Ini Kekurangan Tenaga Akuntan

Ilustrasi, Logo Seruyan (Istimewa)

...instansi dituntut untuk membuat laporan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) dan sekarang tidak semua SKPD punya tenaga akuntansi,"
Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Sekretaris Daerah Kabupatan Seruyan, Kalimantan Tengah, Haryono, menyatakan pemerintah daerah masih kekurangan tenaga akuntansi yang bertugas mengelola laporan keuangan di setiap organisasi perangkat daerah.

"Seruyan memang kekurangan tenaga teknis atau kualifikasi tertentu, khususnya tenaga akuntansi," kata Haryono di Kuala Pembuang, Jumat.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Seruyan itu mengatakan sejak beberapa tahun lalu pada saat dibukanya pendaftaran pegawai negeri sipil, Pemkab Seruyan selalu mengusulkan formasi penerimaan untuk tenaga akuntansi kepada pemerintah pusat.

"Sudah diajukan untuk tenaga akuntansi, namun formasi yang disetujui justru yang lain," katanya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Seruyan Taruna Jaya menambahkan kebutuhan tenaga akuntansi bukan hanya di instansi yang khusus mengelola keuangan daerah seperti BPKAD, tapi akuntan diperlukan di seluruh satuan kerja perangkat daerah.

"Setiap instansi dituntut untuk membuat laporan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) dan sekarang tidak semua SKPD punya tenaga akuntansi," katanya.

Saat ini pengelolaan keuangan pemerintah tingkatnya lebih detil. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah Berbasis Akrual, pemerintah daerah wajib bisa menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

Kalau sebelumnya laporan keuangan menggunakan sistem kas basis yang mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dikeluarkan dengan tingkat kesulitan lebih rendah.

Maka sekarang pemerintah daerah harus menggunakan laporan berbasis akrual yang mencatat transaksi pada saat terjadinya pendapatan atau belanja walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan dengan tingkat kesulitan dan akurasi lebih tinggi.

"Selama ini SKPD mengalami kesulitan dalam menyelesaikan laporan keuangan berbasis akrual, salah satu penyebabnya karena kita masih kekurangan tenaga akuntansi," katanya.