Bupati Seruyan Targetkan Capaian RPJMD 80 Persen

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah Sudarsono menargetkan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di akhir masa jabatannya pada 2018 dapat terealisasi hingga 80 persen.

"Kita inginnya 100 persen, tapi kalau realisasi RPJMD itu bisa mencapai 80 persen menurut saya itu sudah sangat berhasil," katanya di Kuala Pembuang, Selasa.

Ia mengatakan, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama lima tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

"Jadi RPJMD adalah buku besar yang menggambarkan tolak ukur keberhasilan dan perjalanan pemerintah selama lima tahun," katanya.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Kalteng ini menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), capaian kinerja pemerintah daerah yang mengacu pada RPJMD hingga 2016 lalu masih belum begitu menggembirakan.

"Jujur saya katakan, kalau sekarang belum begitu menggembirakan, yakni masih berada di kisaran 40 persen," katanya.

Menurutnya, masih rendahnya capaian RPJMD selama tiga tahun kepemimpinan dirinya dipicu karena banyak faktor. Seperti adanya program kegiatan pemerintah yang terpaksa dilaksanakan meskipun tidak termuat dalam RPJM.

"Sebenarnya pembangunan sudah jalan, hanya saja secara dokumen kita tidak bisa pertanggungjawabkan sesuai dengan RPJMD, karena di tengah perjalanan ada kebutuhan masyarakat yang mendesak disampaikan melalui reses DPRD misalnya, kalau tidak diakomodir tapi juga kebutuhan masyarakat, namun ketika diakomdir tidak tercantum dalam rencana daerah, ini kan persoalan," katanya.

Meski demikian, orang nomor satu di "Bumi Gawi Hatantiring" tetap optimistis dengan sisa waktu kurang lebih 1,5 tahun pemerintahannya, target capaian RPJMD 80 persen dapat tetap tercapai.

"Kita lihat saja nanti akhirnya seperti apa, yang pasti kita terus berupaya maksimal untuk mencapai target yang ditetapkan, seperti melakukan penandatanganan fakta integritas dengan kepala SKPD terkait evaluasi kinerja yang ingin dicapai," katanya.