Nanga Bulik (Antara Kalteng) - Pengelolaan keuangan daerah harus ditingkatkan secara maksimal hingga ke jajaran tingkat desa, sehingga predikat keuangan Pemkab Lamandau wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan, kata Bupati Kabupaten Lamandau, Ir Marukan MAP.
Ia mengatakan bahwa pemda memberikan perhatian serius, agar pengelolaan keuangan dapat berjalan transparan dan akuntabel. Tujuannya mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Karenanya, urainya, diminta kepada dinas terkait agar lebih teliti dalam mengkoordinir keuangan daerah dan desa, serta melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur dalam mengelola keuangan sehingga sesuai aturan.
"Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa yang harus terus dibenahi dari sekarang secara perlahan-lahan dan terencana. Harus ada standar pengelolaan keuangan desa, apalagi dana yang dikucurkan ke desa dalam program ADD dan dana desa (DD) setiap tahun terus berubah (bertambah)," jelas Marukan, Jumat.
Dikatakannya, pembenahan tersebut baik melalui kegiatan bimbingan, pelatihan, sosialisasi dan bentuk pembinaan lainnya, terutama bagi para bendaharawan desa dan kepala desa sebagai pengguna anggaran harus mengetahui pengelolaan secara baik.
Secara terpisah, Bidi, Kepala Desa (Kades) Lopus, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, mengatakan bahwa pemerintah telah mewanti-wanti agar pengelolaan keuangan jangan sampai bermasalah. Bila sampai terjadi kesalahan, maka konsekuensinya adalah tindakan hukum.
"Pemerintah sudah membuat acuan dalam pengelolaan dana yang dikucurkan ke desa dan petunjuk teknis serta pelatihan bagi petugas didesa dengan harapan agar pengelolaan dana sesuai ketentuan. Panduannya sudah jelas dan tegas," jelasnya.
