Supian Hadi Minta Masyarakat Dukung Penutupan Lokalisasi

Sampit (Antara Kalteng) - Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, H Supian Hadi meminta seluruh masyarakat mendukung rencana pemerintah daerah menutup tiga lokalisasi dan memberantas berbagai bentuk prostitusi di kabupaten itu.

"Ini perlu kerja sama semua pihak untuk mengantisipasi dampaknya nanti. Perlu kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya. Tanpa ada kerja sama yang baik, mustahil bisa dilaksanakan sesuai harapan," kata Supian di Sampit, Rabu.

Pemerintah daerah mulai menyosialisasikan rencana penutupan tiga lokalisasi itu. Sosialisasi dihadiri perwakilan berbagai pihak seperti TNI, Polri, Dewan Adat Dayak, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pejabat dari Kementerian Sosial.

Sosialisasi ini dimaksudkan agar semua pihak mengetahui secara rinci alasan dan tahapan penutupan tiga lokalisasi. Harapannya, penutupan itu didukung semua pihak sehingga pemerintah daerah bisa menjalankan rencana dengan baik dan hasilnya sesuai harapan.

"Prostitusi cukup marak. Jangan sampai setelah lokalisasi ditutup, pekerja seks komersial malah menyebar ke kota, seperti di Taman Kota, hotel, kos, barak dan lokasi lainnya. Kita ingin menciptakan daerah yang agamis dengan ketaatan warga menjalankan ajaran agama masing-masing," kata Supian.

Saat ini ada tiga lokalisasi di Kotawaringin Timur, yaitu di km 12 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, km 12 Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean dan Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu. Penutupan rencananya dilaksanakan serentak tahun ini.

Hasil pendataan di tiga lokalisasi itu terdapat 72 pemilik karaoke, 275 pekerja seks komersial dan 8 orang operator. Rinciannya, di lokalisasi Pasir Putih terdapat 53 karaoke, 190 orang pekerja seks komersial dan 4 operator yang berasal dari 35 daerah.

Di lokalisasi Tangar terdapat 7 tempat karaoke, 23 pekerja seks komersial dan 2 operator yang berasal dari 12 daerah. Sedangkan di lokalisasi km 12 Desa Mekar Jaya terdapat 14 tempat karaoke, 62 pekerja seks komersial dan 4 operator berasal dari 30 daerah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kotawaringin Timur Heriyanto mengatakan, kebijakan nasional, seluruh lokalisasi di Indonesia sudah ditutup paling lambat tahun 2019. Jika penutupan lokalisasi sudah siap dilaksanakan maka harus segera disampaikan ke Kementerian Sosial supaya ada bantuan stimulan.

Pemerintah pusat menyiapkan bantuan untuk tiap pekerja seks komersial berupa dana Rp5.050.000, yakni untuk transportasi lokal Rp250 ribu, jaminan hidup Rp1,8 juta, stimulan usaha ekonomi produktif Rp3 juta.

"Bantuan itu dananya dari pemerintah pusat, bukan dari dana daerah. Jadi tidak ada Dinas Sosial menghamburkan uang. Kami berharap masyarakat memahami itu dan mendukung pemerintah daerah," kata Heriyanto.

Pemerintah daerah nantinya akan menyosialisasikan rencana penutupan lokalisasi langsung kepada penghuni lokalisasi. Sejauh ini, komunikasi sudah dijalin dengan baik dan diharapkan semua berjalan lancar.