Pemprov Kalteng Jangan Hapus Insentif Damang dan RT/RW, Kata Anggota DPRD Ini

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Tim Reses Dapil I DPRD Kalimantan Tengah meminta Pemprov setempat tidak menghapus insentif yang selama ini diberikan kepada para Damang kepala adat, Mantir dan Ketua RT/RW yang dibayarkan tiga bulan sekali.

Hampir semua kabupaten/kota se-Kalteng mengusulkan agar insentif bagi kepala adat dan RT/RW itu tidak dihapus dan bahkan untuk pembayaran setiap bulan, kata juru bicara Tim Reses Dapil I DPRD Kalteng, Ergan Tunjung di Palangka Raya, Kamis.

"Intensif Damang dan Mantir yang ada dasar hukumnya juga harapannya bisa dibayarkan sebulan sekali karena juga menjadi bagian dari pelayanan terhadap Masyarakat. Dua hal ini yang selalu disampaikan masyarakat kepada kami saat reses, baru-baru ini," ucapnya.

Selain itu, Dapil I DPRD Kalteng juga menerima keluhan rendahnya gaji guru honores yang berada di bawah Upah Minimum Kabupaten, sedangkan tugas dan jam kerjanya sama dengan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ergan mengatakan dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, diusulkan untuk menambah jumlah tenaga guru, baik berstatus ASN ataupun honorer. Sebab, jumlah murid semakin banyak dan tidak sebanding dengan guru yang tersedia dan benar-benarng menguasai bidang tertentu.

"Pemprov Kalteng juga perlu memperhatikan Puskesmas. Puskesmas sangat strategis melayani kesehatan masyarakat. Jadi, meminta ditambah tenaga medis, baik dokter, perawat dan bidan, bahkan disediakan rumah dinas maupun fasilitas lainnya," ucapnya.

Tim Reses Dapil I DPRD Kalteng yang mengunjungi dan menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah di Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas ini, dikoordinatori langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Renhard Atu Narang.

Sementara untuk Ketua Tim dijabat Edy Rosada, Sekretaris Tim HM Rizal, Anggota terdiri dari P Lantas Sinaga, Yansen Binti, Duwel Rawing, Andina Thresia Narang, HM Sriosako, Faridawaty Darland Atjeh, dan Ergan Tunjung.