Sering Jadi Sorotan BPK, Wabup Kotim Akui Pengelolaan Aset Perlu Pembenahan

Sampit (Antara Kalteng) - Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Kalteng, HM Taufiq Mukri mengakui, pengelolaan aset daerah setempat masih perlu pembenahan agar tidak terus menjadi sorotan saat pemeriksaan laporan keuangan.

"Memang ada sedikit catatan terkait masalah aset, namun itu masih dalam tolerasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tapi tentu harus diperbaiki dan disempurnakan agar aset pemerintah daerah tercatat dengan baik," kata Taufiq di Sampit, Jumat.

Pernyataan ini disampaikan Taufiq menanggapi sorotan BPK terkait beberapa hal, di antaranya pengelolaan aset daerah serta penyaluran bantuan dana hibah dan bantuan sosial. Masalah ini menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan.

Taufiq tidak menyebutkan aset mana yang menjadi catatan BPK agar diperbaiki. Taufiq hanya menyebutkan bahwa permasalahannya dalam hal administrasi dan segera disempurnakan.

Terkait keberhasilan Kotawaringin Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan, Taufiq menilai ini merupakan apresiasi atas kerja keras semua pihak. Capaian ini tidak boleh membuat aparatur sipil negara cepat puas sehingga membuat lengah dan kinerja menurun.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian itu diberikan BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2016. Penyerahan penghargaan dilakukan di kantor BPK RI di Palangka Raya oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah R Cornell Syarief Prawiradiningrat kepada Bupati H Supian Hadi didampingi Ketua DPRD Kotawaringin Timur Jhon Krislie, Sekretaris Daerah Putu Sudarsana dan pejabat lainnya.

Ini merupakan opini WTP ketiga yang diraih Kotawaringin Timur selama kepemimpinan pasangan Bupati H Supian Hadi dan Wakil Bupati HM Taufiq Mukri. Sebelumnya, Kotawaringin Timur berkutat pada raihan opini Disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian.

Prestasi ini diharapkan terus berlanjut dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat. Pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan harus berjalan seimbang demi tercapainya daerah yang aman dan kondusif dengan perekonomian yang stabil.

"Kami ingatkan, seluruh organisasi perangkat daerah supaya melaksanakan administrasi keuangan dengan tertib, jauh dari pungutan liar dan korupsi sehingga tidak ada yang tersangkut hukum," tegas Taufiq.

Bupati H Supian Hadi dan Wakil Bupati HM Taufiq Mukri atau akrab disapa Sahati, bertekad mempertahankan prestasi meraih opini WTP hingga akhir masa jabatan periode kedua kepemimpinan mereka pada 2021 nanti.