Legislator Dorong Pemkab Kotim Atasi Desa Terisolasi

id dprd kotim, Handoyo J Wibowo, Legislator Dorong Pemkab Kotim Atasi Desa Terisolasi

Legislator Dorong Pemkab Kotim Atasi Desa Terisolasi

Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Handoyo J Wibowo (Istimewa )

...ada 15 dari 168 desa yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena terisolasi, dan menjadi prioritas dalam program pembangunan,"
Sampit (Antara Kalteng) - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Handoyo J Wibowo mendorong pemerintah daerah setempat mengatasi desa yang terisolasi.

"Berdasarkan data yang kita terima, sedikitnya ada 15 dari 168 desa yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena terisolasi, dan menjadi prioritas dalam program pembangunan," katanya kepada wartawan di Sampit, Senin.

Handoyo mengungkapkan, dengan mendapatkan prioritas diharapkan akan mempercepat terbukanya daerah terisolasi tersebut.

DPRD Kotawaringin Timur mendorong percepatan pembangunan ke desa yang belum memiliki akses jalan darat yang memadai tersebut.

Menurut Handoyo, akses jalan darat sangat penting karena infrastruktur itu untuk percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

"Kita sepakat pembangunan infrastruktur ke desa terisolasi tersebut. Jika tidak dapat dilakukan sekaligus pembangunannya maka dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, namun tetap menjadi prioritas," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotawaringin Timur Burhanudin membenarkan masih adanya desa yang terisolasi di daerah tersebut. Hal itu terjadi karena rumitnya geografis.

Kendala lain yang membuat pemerintah daerah kesulitan membuka keterisolasian itu adalah karena terbentur dengan status kawasan. Pemerintah daerah tidak bisa membanguna jalan karena lahan untuk jalan desa statusnya masuk dalam kawasan hutan produksi.

Desa-desa yang terisolasi tersebut tersebar di 17 kecamatan, ada yang berada di kawasan hulu, dan ada juga yang berada di kawasan pesisir karna wilayahnya terpisah oleh aliran sungai, sehingga masyarakat masih harus mengandalkan transportasi sungai dan jalan setapak.

Pemerintah daerah sebetulnya sudah menyiapkan anggaran untuk membuka daerah terisolasi tersebut, namun karena terbentur dengan belum keluarnya izin pelepasan dan pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya program pembangunan itu tidak dapat terlaksana.

Lebih lanjut Burhanudin mengatakan, program pembangunan membuka daerah terisolasi tersebut masuk dalam proyek tahun jamak dan pada 2020 nanti direncanakan akan selesai.

Pemerintah daerah sudah menganggarkan dana sebesar Rp380 miliar untuk proyek tahun jamak tersebut, namun akibat terbentur perizinan pelepasan dan pinjam pakai kawasan hutan akhirnya dana yang sudah disiapkan tersebut terancam tidak terserap, kata Burhanudin.