Jakarta (Antara Kalteng) - Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI menyepakati pentingnya kehadiran Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagai bagian dari transformasi nilai-nilai keislaman, kesejahteraan dan berkemajuan.
"Kami konsultasi dengan pimpinan dan anggota Komisi VIII soal Universitas Islam Internasional Indonesia, kami jelaskan tentang latar belakang konsepnya dan apa yang akan dilakukan. Alhamdulillah mereka sangat mendukung," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan usai menerima ketua dan anggota Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, dan Menristekdikti M Natsir membahas tentang UIII.
Wapres mengatakan sesuai dengan tujuan pembangunan universitas tersebut antara lain untuk menangkal radikalisme, maka yang sangat menentukan adalah kurikulum dan para pengajarnya.
"Kurikulumnya dan para profesor atau dosen-dosennya kita pilih dalam dan luar negeri yang memang tentu pemikirannya itu sesuai dengan tujuan kita untuk membuat universitas ini," ujar Wapres.
Ketua Komisi VIII Ali Taher mengatakan, setelah mendapatkan penjelasan dari pemerintah tentang pendirian UIII dan menganggap perlu hadirnya lembaga pendidikan yang nantinya akan berupa universitas negeri tersebut maka Komisi VIII sepakat bahwa UIII memang diperlukan.
Sebelumnya, Ali mengaku pihaknya masih memiliki keraguan terutama terkait anggaran karena menggunakan keuangan negara. Setelah mendapatkan klarifikasi dan penjelasan dari pemerintah akhirnya ada kesepahaman antara pemerintah dengan legislatif.
DPR menyetujui anggaran sebesar Rp80 miliar untuk pembangunan UIII yang bersumber dari APBN.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan universitas tersebut diperkirakan sebesar Rp1,5 triliun.
"Mudah-mudahan UIII menjadi bagian penting dalam membangun peradaban Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh penjuru alam," kata Ali Taher.
