Segera Tuntaskan Penarikan Aset Pemkab Kotim, Kata Legislator

Sampit (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, diminta segera menuntaskan penarikan aset daerah, khususnya rumah dinas yang masih dikuasai oleh orang yang tidak berhak

"Kalau memang kesulitan, gandeng kepolisian atau kejaksaan untuk membantu penertiban. Saya berharap agar masalah aset pemerintah ini biar cepat selesai," kata anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Agus Seruyantara di Sampit, Rabu.

Penertiban aset berupa rumah dinas dan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga kini belum tuntas. Padahal rumah dinas tersebut sangat dibutuhkan oleh aparatur sipil negara yang masih aktif.

Selama ini pemerintah dinilai tidak tegas sehingga rumah dinas banyak beralih tangan kepada orang yang tidak berhak. Sangat disayangkan, sikap lemah pemerintah tersebut membuat penyimpangan itu terus terjadi.

Penertiban aset ini bukan sekadar mengamankan aset milik daerah, tetapi juga berdampak pada penilaian pengelolaan keuangan daerah. Tidak tuntasnya penertiban aset juga akan terus menjadi catatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah.

Agus mengakui, pemerintah daerah sudah melakukan upaya untuk mengambil kembali aset-aset tersebut. Namun menurutnya, karena ketidaktegasan pemerintah daerah, masalah aset belum tuntas hingga saat ini.

"Saya sangat mendukung penertiban aset milik pemerintah. Apalagi sekarang masih ada rumah dinas yang dikomersialkan atau disewakan. Ini jelas-jelas penyimpangan karena ini aset milik pemerintah," tegas Agus.

Beberapa aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih dikuasai orang yang tidak pernah di antaranya eks rumah dinas di Jalan Achmad Yani dan MT Haryono. Bahkan ada eks rumah dinas yang saat ini disewakan menjadi warung makan kepada orang lain.