Banjarmasin (Antara Kalteng) - Usulan atau pernyataan kesediaan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi ibu kota negara sudah sampai ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kata Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira.
Keputusan terakhir nanti di tangan Presiden Joko Widodo dengan mempertimbangkan masukan, antara lain dari tim yang menjajaki tempat untuk pemindahan ibu kota RI dari Jakarta, tuturnya di Banjarmasin, Kamis.
"Terpenting menurut Bapak Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, bagi kita adalah menyediakan alternatif atau menyiapkan segala sesuatu terkait rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia," katanya.
Ia menerangkan, tanpa mengurangi keinginan menjadi tempat ibu kota negara, Gubernur Kalsel tidak terlalu mempersoalkan di mana pun di Kalimantan yang nanti menjadi ketetapan Presiden.
"Karena, menurut Gubernur dimana pun di Kalimantan yang menjadi ibu kota negara Kalsel akan mendapat imbas kemajuan," ujarnya
Sebagai contoh, katanya, ibu kota negara selama ini di DKI Jakarta, tetapi provinsi tetangga seperti Jawa Barat, dan Banten juga mendapat imbas kemajuan dari DKI.
Begitu pula, kalau misalnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dipastikan Kalsel akan mendapat imbas kemajuan, lanjut mantan Kepala Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin itu.
"Namun kita tetap mempersiapkan dan siap menjadi tempat perpindahan ibu kota RI, seperti lahan seluas 300.000 hektare. Lahan itu rencananya di wilayah timur Kalsel," kata Fajar Desira.
Pada kesempatan terpisah, anggota DPRD Kalsel Surinto berpendapat, wilayah timur provinsi tersebut, seperti Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru yang memungkinkan menjadi ibu kota negara.
Oleh karena itu, Surinto wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu menyambut positif rencana pemindahan ibu kota negara, terutama bila ke provinsinya.
"Dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalsel akan terjadi pemerataan pembangunan, atau tidak hanya menumpuk di Pulau Jawa," kata politikus Partai Keadilan Sosial itu.
