Sampit (Antara Kalteng) - Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, berjanji akan memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk bantuan operasional sekolah (BOS) daerah.
"Dalam APBD murni tahun 2017 tidak masuk, makanya akan kami perjuangkan supaya diprioritaskan dalam APBD Perubahan tahun ini," kata Ketua Komisi III, Rimbun di Sampit, Sabtu.
Program wajib belajar harus dijalankan dengan sukses demi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
Rimbun menilai, pemerintah kabupaten harus mengalokasikan dana program Bosda untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Apalagi, bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan provinsi cukup terbatas.
Kini aturan pengumpulan sumbangan dari orangtua siswa juga makin ketat. Pihak sekolah dan komite sekolah tidak boleh melakukan pungutan, apalagi tanpa ada dasar hukum karena bisa dikategorikan sebagai pungutan liar dan bisa berdampak hukum.
"Saya sudah minta Dinas Pendidikan untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk pendidikan dasar menengah. Ini memang harus diperjuangkan agar penyelengaraan pendidikan lebih baik," kata Rimbun.
Rimbun mengingatkan sekolah dan komite sekolah tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Jika ada pengumpulan dana dengan cara sukarela pun harus dilakukan sesuai aturan dan dikelola dengan transparan.
Berita Terkait
BBPOM uji 40 sampel takjil di Sampit, berikut penjelasan hasilnya
Kamis, 28 Maret 2024 6:05 Wib
Kapolda Kalteng Safari Ramadhan perkuat toleransi umat beragama
Kamis, 28 Maret 2024 5:39 Wib
BBPOM: Kesadaran pelaku usaha di Sampit terhadap keamanan produk meningkat
Rabu, 27 Maret 2024 15:00 Wib
DPRD Kotim berharap penyelesaian jalan tembus Pulau Hanaut terwujud
Rabu, 27 Maret 2024 14:03 Wib
Pemkab Kotim terus upayakan jalan alternatif menuju Pelabuhan Bagendang
Rabu, 27 Maret 2024 7:14 Wib
Pembangunan pusat rehabilitasi narkoba dibahas dalam RKPD Kotim 2025
Rabu, 27 Maret 2024 6:46 Wib
Kodim Sampit ajak masyarakat terima perbedaan untuk cegah konflik sosial
Rabu, 27 Maret 2024 5:47 Wib
Mediasi sengketa sawit, Bupati Kotim minta jangan ada tindakan anarkis
Rabu, 27 Maret 2024 5:23 Wib