Sampit (Antara Kalteng) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantanb Tengah, sesalkan eksekutif yang tidak selektif dalam memilih kontraktor pelaksana pembangunan infrastruktur, karena sebagian terbukti kinerjanya tidak sesuai harapan padahal pemerintah sudah mengeluarkan biaya besar.
"Seperti proyek pembangunan jembatan Sungai Ramban di Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang menelan dana Rp9 miliar dari APBD tahun 2016, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan dan bahkan jembatannya roboh," kata anggota DPRD Kotawaringin Timur Muhammad Shaleh saat rapat pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2016 di Sampit, Senin.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus lebih selektif memilih rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan, khususnya infrastruktur. Panitia lelang jangan hanya melihat dari peserta dengan penawaran paling rendah, tetapi juga mengevaluasi apakah penawaran itu wajar atau tidak, serta bagaimana kinerja rekanan tersebut selama ini.
Pengawasan selama pekerjaan berlangsung harus dilakukan secara serius. Tujuannya agar hasil pekerjaan benar-benar sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam kontrak dan berkualitas.
Ketidaksesuaian hasil pekerjaan seharusnya sudah bisa diketahui saat pekerjaan berlangsung jika pengawasan benar-benar dilakukan sesuai prosedur. Jika ditemukan ketidaksesuaian, seharusnya saat itu juga dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Hasil pekerjaan setiap kontraktor juga harus dievaluasi sebagai catatan pemerintah daerah. Hal itu sebagai gambaran jika kontraktor tersebut kembali mengikuti lelang pada tahun berikutnya.
"Kalau terjadi kendala atau hasilnya yang kurang memuaskan akibat kontraktor yang tidak profesional, maka masyarakat yang merasakan dampaknya. Harusnya setelah pemerintah mengeluarkan dana, masyarakat kemudian bisa menikmati hasilnya," tambah Shaleh.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Halikinnor mengatakan, kritikan dari legislator menjadi masukan berharga pihaknya. Dia menanggapi positif karena salah satu tugas legislator adalah melakukan pengawasan.
"Ini menjadi catatan bagi kami. Pertimbangan dalam memutuskan pemenang lelang tidak hanya melihat penawaran terendah, tetapi mengkaji apakah nilai itu rasional atau tidak. Jangan sampai mengorbankan kualitas karena masyarakat yang akan merasakan dampaknya," kata Halikinnor.
Halikinnor juga mengajak pengusaha untuk mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Kontraktor harus mengedepankan kualitas pekerjaan karena hasilnya akan dirasakan masyarakat dan menjadi catatan bagi pemerintah daerah terkait kinerja mereka.
Berita Terkait
DLH Kotim siapkan dua tempat pengolahan sampah mandiri
Jumat, 3 Mei 2024 5:44 Wib
KPU Kotim tetapkan 40 caleg terpilih hasil Pemilu 2024
Jumat, 3 Mei 2024 5:19 Wib
Parade dan tarian kolosal guru-murid meriahkan Hardiknas di Kotim
Kamis, 2 Mei 2024 17:07 Wib
Petani hortikultura di Kotim merugi akibat lahan dilanda banjir
Rabu, 1 Mei 2024 22:19 Wib
BPBD Kotim pasok air bersih untuk korban banjir
Rabu, 1 Mei 2024 20:59 Wib
Disdik Kotim pastikan hak pendidikan terpenuhi di tengah situasi banjir
Rabu, 1 Mei 2024 19:56 Wib
Bupati Kotim perintahkan data perusahaan pendukung kegiatan pendidikan
Rabu, 1 Mei 2024 19:39 Wib
Wabup Kotim tinjau SDN 3 Sawahan terendam banjir
Rabu, 1 Mei 2024 17:33 Wib