Palangka Raya (Antara Kalteng) - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail mengkritik data keluarga penerima berbagai program bantuan yang disediakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menekan angka kemiskinan yang terkesan kurang tepat sasaran.
Apabila dilihat langsung ke lapangan banyak penerima bantuan dari pemerintah tersebut berasal dari keluarga mampu, ucap Wagub Ismail saat membuka rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalteng tahun 2017 di Palangka Raya, Selasa.
"Kenapa Keluarga mampu bisa masuk dalam data penerima bantuan bagi penduduk miskin, ternyata dia Keluarga Kepala Desa, dia ada hubungan dengan aparat pemerintah. Keluarga mampu itu didata miskin agar tetap dapat berbagai bantuan," ucapnya.
Pria yang pernah menjadi anggota DPRD Kalteng dan DPD-RI itu menyoroti keberadaan desa tertinggal serta penduduk miskin yang bermukim di sekitar areal perusahaan besar swasta (PBS) kaya akan sumber daya alam.
Dia mengatakan di Provinsi Kalimantan Tengah banyak desa dengan penduduk sekitar 100 jiwa berada di areal perkebunan. Karena berada di areal perkebunan sehingga tidak masuk dalam peta karena masuk terdata hanya wilayah perkebunan.
"Desa seperti itu banyak di Kalteng. Anehnya lagi, desa yang berada di areal perusahaan perkebunan kaya raya akan SDA tersebut justru penduduknya masuk golongan miskin. Ini sangat ironis sekali," tambahnya.
Wagub Kalteng ini menilai bahwa Pemerintah telah banyak membuat program perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan. Mulai dari program perlindungan sosial, yakni beras sejahtera (Rastra), bantuan siswa miskin, kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan, dan lainnya.
"Saya meminta agar data keluarga miskin penerima bantuan Pemerintah kembali diperbaiki dan sesuai kondisi di lapangan. Jika itu dilakukan, maka upaya menekan angka kemiskinan di Kalteng dapat terlaksana," kata Ismail.
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah pada Maret 2017 sebanyak 139.161 orang atau berkurang 4.324 orang.
Nah! Wagub Kalteng Kritik Data Penerima Bantuan Pemerintah
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib H Said Ismail. (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)
Kenapa Keluarga mampu bisa masuk dalam data penerima bantuan bagi penduduk miskin, ternyata dia Keluarga Kepala Desa, dia ada hubungan dengan aparat pemerintah.
