Anggota DPR Soroti Penganggaran Pilkada di Kalteng

id DPR RI, Hamdhani, Anggota DPR Soroti Penganggaran Pilkada di Kalteng

Anggota DPR Soroti Penganggaran Pilkada di Kalteng

Anggota DPR asal Kalteng, Hamdhani. (Istimewa)

Nanga Bulik (Antara Kalteng) - Anggota Komisi IV DPR RI Hamdhani menyoroti beberapa penyediaan anggaran untuk pemilihan Kepala Daerah yang diselenggerakan serentak pada 27 Juni 2018 di 10 Kabupaten dan satu Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Informasinya ada beberapa Kabupaten di Provinsi ini yang belum maksimal menyediakan anggaran pendanaan untuk Pilkada sehingga dikhawatirkan akan mengganggu proses pelaksanaan dan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Hamdhani di Nanga Bulik, Jumat.

"Suksesnya pelaksanaan Pilkada tidak terlepas dari ketersediaan anggaran, maka Pemerintah dan KPU setempat harus betul-betul mempersiapkan segala hal. Kita tentu tidak ingin saat pelaksanaannya ada permasalahan yang timbul," tambahnya.

Mengenai Permasalahan Pilkada di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalteng, Anggota DPR RI dari Partai Nasdem ini mengajak semua komponen masyarakat terlibat aktif mensukseskannya serta menjaga agar kondisi tetap kondisi.

Dia mengatakan perbedaan dukungan terhadap para calon merupakan hal yang biasa dalam Pilkada, sehingga tidak perlu saling menjelekkan atau menjatuhkan. Sebab, para calon yang maju tentu memiliki keinginan untuk memajukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

"Saya berharap para tokoh yang memiliki niat untuk maju di Pilkada Lamandau juga bisa memberikan kesejukan serta mendidik masyarakat dalam memilih pemimpin. Kita boleh berkompetisi di Pilkada, tapi suasana kondusif tetap harus yang paling utama," kata Hamdhani.

Pelaksana Tugas Sekda Kalimantan Tengah Mugeni menyebut dari 11 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada, hanya empat belum menyediakan anggaran. Meski bebgitu, dirinya berkeyakinan keempat daerah tersebut akan menyediakan anggarannya di APBD tahun 2018.

Dia menyatakan tidak ada satu kepala daerah pun yang menginginkan Pilkada gagal di laksanakan. Sebab, pelaksanaan Pilkada sepenuhnya tanggungjawab Kepala Daerah bersama KPU setempat.

"Kalau anggaran untuk pelaksanaannya kan bisa bisa disediakan tahun 2018 nanti. Saya yakin 100 persen, semua Bupati/Wali Kota ingin pilkada terlaksana dengan aman dan lancar," demikian Mugeni.