Kepersertaan JKN-KIS Palangka Raya Capai 81 Persen

id Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio, Kepersertaan JKN-KIS Palangka Raya Capai 81 Persen

Kepersertaan JKN-KIS Palangka Raya Capai 81 Persen

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio (tengah). (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai 81 persen lebih.

"Kita masih punya pekerjaan rumah sekitar 19 persen untuk memastikan seluruh warga kita masuk program BPJS Kesehatan," kata Wakil Wali Kota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio di Palangka Raya, Selasa.

Hingga Agustus 2017 ini penerima kartu JKN-KIS dari program Jamkesda Palangka Raya mencapai 20.520 jiwa dengan iuran pada Agustus ini mencapai Rp471,9 juta.

Pria nomor dua di "Kota Cantik" Palangka Raya ini pun meminta Dinas Sosial terus melakukan evaluasi kepesertaan guna memastikan peserta program Jamkesda memang orang yang berhak.

"Jangan sampai orang yang mampu masuk program dan sebaliknya. Evaluasi ini juga untuk memastikan program tepat sasaran," katanya.

Mofit juga mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menjadi peserta JKN-KIS secara mandiri terlebih program ini dinilai sangat membantu meringankan pembiayaan saat peserta menjalani pengobatan.

"Jangan tunggu sakit dulu baru kita mendaftar sebagai peserta. Manfaatkan peluang yang diberikan pemerintah untuk hidup lebih sehat dan lebih baik yang salah satunya melalui program BPJS Kesehatan ini," katanya.

Di sisi lain, sebelumnya saat acara perluasan program JKN-KIS antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan BPJS Kesehatan sejumlah pihak menyatakan beberapa kendala terutama terkait pembagian kartu peserta program Jamkesda.

"Dari seluruh kartu yang ada belum semuanya terdistribusi. Di antara kendalanya ialah kartu sementara yang diberikan pihak BPJS hanya mencantumkan nama dan NIK dan tidak dilengkapi alamat penerima. Selain itu, sejumlah nama peserta Jamkesda yang bukan warga kami juga masuk di Kelurahan Kalampangan," kata Lurah Kalampangan, Hadi Suwandono.

Pihaknya pun berharap Dinas Sosial kota dapat memfasilitasi ataupun pihak BPJS Kesehatan dapat langsung menarik kartu tersebut dan mengganti dengan kartu baru dengan identitas penerima lengkap.