Sampit (Antara Kalteng) - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jhon Krisli menilai perencanaan pembangunan daerah saat ini secara umum selaras arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya terkait penguatan infrastruktur.
"Proses pembangunan kita ini memang masih harus difokuskan pada infrastruktur karena masih jauh tertinggal dari daerah-daerah lain," kata Jhon Krisli di Sampit, Rabu.
Jhon mengaku sangat sependapat dan mendukung penekanan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan memperingati Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu pagi, khususnya terkait pembangunan infrastruktur. Sektor ini sangat penting untuk menunjang kemajuan sektor-sektor lainnya.
Lancarnya infrastruktur sangat berdampak terhadap kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat desa. Pemerataan pembangunan juga akan makin cepat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Pembangunan infrastruktur di Kotawaringin Timur diharapkan bisa lebih baik lagi. Pengalokasian dana pembangunan infrastruktur melalui APBD diupayakan ditingkatkan lagi untuk kawasan perdesaan dan perkotaan.
"Banyak pesan yang bisa kita ambil dari pidato presiden untuk kita di daerah. Untuk memaksimalkan pembangunan, kami berharap adanya kebersamaan antara legislatif, eksekutif dan masyarakat dalam membangun daerah," harap Jhon.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur juga menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Acara ini dihadiri Bupati H Supian Hadi, Wakil Bupati HM Taufiq Mukri beserta unsur forum koordinasi pimpinan daerah lainnya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidatonya menyampaikan banyak pesan penting. Salah satunya tentang pemerataan ekonomi.
Menurut presiden, hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, masyarakat akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan membuat segenap elemen bangsa semakin kuat dalam menghadapi persaingan global.
Jangan ada warga yang merasa menjadi warga negara kelas dua atau kelas tiga karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya setara dalam hak mendapatkan manfaat dari pembangunan dan semuanya juga ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa.
Legislator : Perencanaan Pembangunan Kotim Selaras Kebijakan Nasional
DPRD Kotim menggelar rapat paripurna istimewa untuk mendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Rabu (16/8/2017). (Foto Humas Pemkab Kotim)
