Legislator Ingatkan Pencapaian Target Kesetaraan Gender Kotim

id DPRD Kotim, Dadang H Syamsu, Kesetaraan Gender Kotim

Legislator Ingatkan Pencapaian Target Kesetaraan Gender Kotim

Anggota Komisi III DPRD Kotim, Dadang H Syamsu bersama ibu-ibu dalam sebuah acara di Sampit. (Foto Antara Kalteng/Norjani)

...kita sudah punya Perda P2TP2A untuk perlindungan perempuan dan anak.
Sampit (Antara Kalteng) - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Dadang H Syamsu mengingatkan pemerintah dalam pencapaian target kesetaraan gender, apalagi sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

"Dalam target RPJMD, pada 2021 nanti jumlah perempuan yang bekerja harus mencapai 40 persen dan partisipasi perempuan dalam pemerintahan harus 86 persen dari jumlah perempuan yang ada di daerah ini. Ini sudah tahun kedua, seharusnya sudah mencapai 30 persen dari masing-masing target," ucapnya di Sampit, Senin.

Kesetaraan gender bukan sekadar program yang harus dilaksanakan, tetapi karena memang hak kaum perempuan. Pemerintah daerah berkewajiban memenuhi hak-hak perempuan dikaitkan kesetaraan gender sesuai aturan.

Dadang mengapresiasi program kesetaraan gender dimasukkan dalam RPJMD. Kini kewajiban pemerintah daerah memenuhinya agar tidak dinyatakan melanggar target dan aturan yang dibuat sendiri.

Pemerintah daerah harus mewujudkan pelaksanaan program kesetaraan gender melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan. DPRD akan terus mengawal agar target itu dicapai sesuai harapan.

"Dalam hal perlindungan, kita sudah punya Perda P2TP2A untuk perlindungan perempuan dan anak. Kasus yang dilaporkan warga, wajib diselesaikan minimal 50 persen," kata Dadang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kotawaringin Timur, Rusmiati mengatakan, pihaknya terus menjalankan berbagai program untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender.

"Kalau dilihat jumlah perempuan di kantor hampir setara, tapi soal hak sepertinya masih perlu perhatian. Kami terus melakukan pelatihan. Kami sudah ada penilaian bagaimana perlakuan SOPD (satuan organisasi perangkat daerah) terhadap perempuan, khususnya program kesetaraan gender," kata Rusmiati.

Rusmiati mengatakan pihaknya bekerjasama dengan sejumlah pihak dalam menggugah kesadaran semua pihak dalam menghargai kesetaraan gender. Pemerintah daerah juga terus berupaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga perempuan mampu unggul dalam persaingan di berbagai bidang.