Pulang Pisau (Antara Kalteng) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Pulang Pisau, Juman mengatakan salah satu satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) setempat yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Pemangkasan anggaran di Dinas PUPR mencapai hampir mencapai Rp5 miliar," kata Juman kepada Antara di Pulang Pisau, Selasa (12/9).
Dikatakan Juman, pemotongan anggaran ini bukan atas kebijakan Bupati setempat, melainkan adanya surat dari pemerintah pusat melalui DPPKAD yang diterima bulan Agustus lalu terkait pemotongan anggaran itu. Awalnya pemotongan yang dilakukan pemerintah pusat mencapai Rp19 Miliar, tetapi hasil akhir pemotongan anggaran ini hanya menjadi Rp8,2 Miliar. Beberapa daerah juga mengalami pemotongan anggaran serupa.
Juman berharap para pimpinan SOPD bisa bersikap bijaksana terkait adanya pemotongan anggaran dari pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan jangan memunculkan masalah baru. Akibat pemotongan dari pemerintah pusat ini, mau tidak mau ada pemangkasan anggaran di SOPD yang besarnya 2,2 persen.
Juman mengungkapkan bahwa pihaknya juga menekankan agar pemangkasan anggaran dilakukan kepada program maupun kegiatan fisik yang masih belum prioritas dan tidak untuk kegiatan fisik yang sudah lelang dan teken kontrak.
Diakuinya Bappeda-Litbang sendiri mengalami pemangkasan sebesar Rp96 juta. Untuk SOPD seperti DPRKPP kemunginan pemangkasan bisa ditutupi oleh SOPD lain karena memang anggaran yang cukup kecil dialokasikan.
Pemangkasan anggaran, dikatakan Juman, tidak terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk progress kemajuan penyerapan anggaran dan fisik SOPD, hingga triwulan ketiga ini sudah mencapai 50 persen. Sekali lagi yang ditekankan kepada kepala SOPD untuk memangkas anggaran pada kegiatan-kegiatan yang memang masih belum prioritas.
