Pemkab Barito Utara Kaji Penyebab Anjloknya Karet

Muara Teweh (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akan melakukan pengkajian atau penelitian penyebab masih anjloknya harga karet di daerah setempat.

"Kami beberapa waktu lalu menghadiri konsultasi di Kementerian Perdagangan RI, pihak Kementerian Perdagangan ada melakukan pertemuan dengan Malaysia. Yang sebelumnya sudah ada melakukan kesepakatan tiga negara yang melibatkan Malaysia, Indonesia dan Thailand," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara, Hajrannor di Muara Teweh, Selasa.

Menurut Hajrannor, ketiga negara itu masing-masing sudah ada memegang kesepakatan tersebut dengan harapan harga karet ini tidak sampai anjlok.

Pada kenyataannya harga masih tetap anjlok, salah satu penyebabnya karena disinyalir negara Thailand menyimpang dari kesepakatan tersebut.

"Setelah Thailand mendapat sorotan atas kesepakatan tersebut. Barulah berubah mengalami kenaikan dari harga semula Rp5.500 per kilogram naik menjadi Rp6.500/kg. Cuma kenaikan harga karet tersebut masih belum signifikan," katanya.

Sementara itu, kata dia, Pemerintah Pusat telah mewacanakan kerjasama dengan negara Rusia terkait barter 15 komoditas dengan pesawat sukhoi. Sebelumnya yang menjadi prioritas utama adalah kelapa sawit.

"Setelah pemerintah pusat menerima surat desakan dari beberapa pemerintah daerah salah satunya adalah Pemkab Barito Utara komoditas utama tersebut berubah ke karet yang menjadi komoditas utama ekspor," kata dia.

Hajrannor menjelaskan, Pemkab Barito Utara sebelumnya melakukan pendesakan bersama sejumlah provinsi lainnya di Indonesia terkait anjloknya harga komoditas karet.

Pemkab Barito Utara dalam suratnya, Nomor : 050.900.A.1/193/Disdagrin yang ditanda tangani Bupati Barito Utara H Nadalayah, perihal kebijakan pemerintah terkait bahan baku karet, tanggal 29 Mei 2017 yang menyatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Barito Utara kebanyakan mata pencahariannya dari penghasil karet.

"Termasuk juga dari Sumatera dan daerah lainnya. Dengan adanya surat desakan itu, Kementerian Perdagangan RI akhirnya merubah sikap, semula komoditas utama adalah kelapa sawit berubah menjadi karet," jelas dia.

Dia mengatakan wacana ini memang masih belum jalan, karena masih dalam upaya pendekatan-pedekatan ataupun MoU-MoU perjanjian kerjasama.

"Kami akan mencoba menelusuri dengan Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) mengenai sejauhmana kesiapan dalam menghadapi wacana pemerintah untuk komoditas karet ini," katanya.

Kabupaten Barito Utara memiliki luas areal tanam komoditas karet mencapai 90,62 persen dari total seluruh luas areal tanaman perkebunan swasta dan rakyat dengan total luasan 51.784 hektar. Jumlah produksi secara tonase mencapai 66,03 persen dari total produksi mencapai 20.312 ton per tahun.

"Sementara luas areal tanam 46.962 hektare yang tersebar di sembilan kecamatan dengan hasil produksi 13.411,49 ton per tahun karet kering dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 19.402 orang," ujar Hajrannor.