Salah Cetak Kartu BPJS Kesehatan Segera Perbaiki, Kata Legislator

id dprd palangka raya, subandi, kartu BPJS kesehatan

Salah Cetak Kartu BPJS Kesehatan Segera Perbaiki, Kata Legislator

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Subandi. (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Subandi menyoroti adanya kesalahan pencetakan pada ribuan kartu peserta BPJS Kesehatan yang masuk dalam kategori Jamkesda.

"Saya harap kesalahan itu dapat segera dilakukan perbaikan sehingga kartu BPJS Kesehatan tersebut dapat segera didistribusikan kepada penerima program," katanya saat dikonfirmasi di Palangka Raya, Kamis.

Menurut Subandi, kesalahan alamat peserta ini berimbas pada tak bisa didistribusikannya kartu terhadap penerima.

Sehingga, lanjut dia, perbaikan dan distribusi ini harus dipercepat dilaksanakan agar para peserta PBJS Kesehatan yang dibiayai menggunakan ABPD Kota Palangka Raya dapat segera menikmati program jaminan kesehatan itu.

"Namun sebelum perbaikan ini dilakukan, Dinas Sosial serta BPJS masing-masing harus melakukan pengecekan kembali data peserta jaminan kesehatan tersebut," kata Subandi.

Usai Dinsos dan BPJS melakukan evaluasi data, maka akan diketahui kesalahan data tersebut. Selanjutnya, data hasil evaluasi di kedua instansi disamakan untuk mensahihkan data program Jamkesda.

Menurut politisi Golkar ini, evaluasi dan sinkronisasi data penerima Jamkesda dari kedua instansi ini untuk memastikan data yang nantinya akan dilakukan perbaikan semakin sahih.

"Pencocokan dan evaluasi data ini juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh agar penerima program Jamkesda sahih dan pelaksanaannya pun tidak mengalami kesalahan pendataan," katanya.

Sebelumnya terungkap ada ribuan data kartu BPJS Kesehatan peserta program Jamkesda Kota Palangka Raya salah alamat. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Elke Winasari mengatakan, pihaknya akan segera melakukan perbaikan data pada kartu BPJS tersebut.

"Nanti kartu-kartu itu akan ditarik dan diganti dengan data yang baru. Namun kami akan berkoordinasi dulu dengan pusat karena data yang tercetak itu mengacu dari data Kementerian Sosial," katanya.