Jakarta (Antara Kalteng) - Pemerintah Amerika Serikat, Australia dan Swedia memuji langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Rakhine State, Myanmar.
"Sebagai negara sahabat dan bertetangga, Indonesia tentunya tidak dapat tinggal diam melihat situasi yang terjadi di Rakhine State, Myanmar," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI pada acara "Working lunch on the situation in Rakhine State" yang diadakan oleh Menlu Inggris, Boris Johnson di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Senin (18/9).
Dalam pertemuan itu, Penasihat Keamanan Nasional Myanmar menyampaikan pengarahan mengenai perkembangan terakhir di Rakhine State. Pemerintah Myanmar telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Rakhine State.
Satgas tersebut melibatkan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan beberapa negara lain, termasuk negara anggota ASEAN.
Pada kesempatan tersebut, Menlu RI menjelaskan langkah-langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke Bangladesh dan Myanmar. Menlu Retno Marsudi telah bertemu dengan para pemangku kepentingan di kedua negara tersebut.
Selain itu, Menlu RI juga menyampaikan formula 4+1 yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi situasi yang terjadi di Rakhine State.
Formula 4+1 yang diajukan Menlu RI itu adalah pemulihan keamanan dan perdamaian, menahan diri tidak menggunakan kekerasan, perlindungan bagi seluruh penduduk tanpa memandang latar agama atau etnis, serta akses bantuan kemanusiaan. Selain keempat elemen, langkah ke depan adalah memastikan pelaksanaan rekomendasi laporan Kofi Annan.
Inisiatif dan langkah diplomasi pemerintah Indonesia dihargai oleh perwakilan negara-negara yang hadir dalam pertemuan "Working Lunch" tersebut.
Menlu Australia, Menlu Swedia, dan Dubes AS untuk PBB, secara khusus memuji langkah Indonesia dan kerja keras Menlu RI dalam membantu mencari solusi untuk konflik dan krisis kemanusiaan di Rakhine State.
