Wagub Kalteng Siap Beri Masukan Terkait RUU Kelapa Sawit

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ismail menegaskan bahwa pihaknya siap dipanggil dan memberikan masukan dan pertimbangan terkait pembahasan rancangan Undang-undang kelapa sawit yang sampai sekarang ini tidak kunjung ditetapkan menjadi UU.

Perkebunan kelapa sawit dan hasil produksi CPO luar biasa besar bahkan menjadi komoditas unggulan bagi Kalteng, namun penerimaan pendapatan bagi daerah sama sekali tidak sebanding atau sangat kecil, kata Ismail di Palangka Raya, Selasa.

"Kita sudah beberapa kali meminta kepada pemerintah pusat agar ada pembagian hasil dari kelapa sawit, tapi sampai sekarang belum terealisasi. Ini yang mendasari kita siap memberikan penjelasan agar RUU Kelapa Sawit bisa segera ditetapkan menjadi UU," tambahnya.

Selain adanya dana bagi hasil, Ismail yang pernah menjadi Anggota DPD RI periode 2014-2015 ini juga meminta regulasi sangat ketat terhadap kelapa sawit. Regulasi tersebut diperlukan agar pelaku usaha kelapa sawit tidak lagi berani mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah.

Misal, lanjut dia, pelaku usaha kelapa sawit berani menanam di pinggir sungai dan diluar Hak Guna Usaha (HGU) serta banyak terjadi tumpang tindih lahan yang sampai saat ini belum terselesaikan.

"Saya pribadi dan sejumlah masyarakat menilai bahwa kepemilikan kelapa sawit harus diperjelas. Apakah boleh warga negara asing memiliki lahan yang luasnya mencapai ratusan ribu hektare. Itu hak milik, bukan hak pakai. Ini perlu ada penjelasan," bebernya.

Dia menyebut Gubernur Kalteng Sugianto Sabran tegas dan sangat menginginkan agar RUU kelapa sawit benar-benar menguntungkan daerah. Sebab, sumbangsih kelapa sawit bagi Kalteng sampai sekarang ini belum memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah (PAD).

"Intinya, kita dukung RUU kelapa sawit ini. Pemprov Kalteng pun siap menyerahkan data-data, keterangan dan masukan terkait RUU kelapa sawit ini," kata Ismail.