Pemda se-Kalteng Harus Berani Tutup Lokalisasi, Kata Legislator

id dprd kalteng, duwel rawing, penutupan lokalisasi

Pemda se-Kalteng Harus Berani Tutup Lokalisasi, Kata Legislator

Anggota DPRD Kalteng, Duwel Rawing. (Foto Antara Kalteng/Yossy T)

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Anggota DPRD Kalimantan Tengah Duwel Rawing meminta pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota di wilayah setempat harus berani bertindak tegas menutup semua lokalisasi agar target yang diberikan Kementerian Sosial di tahun 2019 bebas prostitusi bisa terealisasi.

Jika menutup lokalisasi hanya mengandalkan aturan tanpa diikuti keberanian bertindak tegas maka akan sulit terealisasi dan prostitusi tetap terjadi, kata Duwel yang juga Anggota Komisi C DPRD Kalteng ini, di Palangka Raya, Kamis.

"Penutupan lokalisasi itu baru tahap awal, karena setelah itu kemungkinan akan terjadi prostitusi terselubung. Mengontrol prostitusi terselubung ini justru lebih sulit dibandingkan menutup lokalisasi. Pemerintah se-Kalteng harus siap dengan hal itu," tambahnya.

Meski begitu, Bupati Katingan periode 2003-2013 ini menyarankan agar penutupan lokalisasi dilakukan secara bertahap sembari menyusun dan melaksanakan program pembinaan serta pemberian pekerjaan bagi para eks penghuninya.

Duwel mengatakan pemerintah juga perlu meminta dukungan dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat membantu memberikan pembinaan. Sebab, persoalan penutupan lokalisasi ini tidak hanya bagaimana cepat atau tidaknya ditutup, namun mengatasi persoalan sosial yang akan bermunculan.

"Pengalaman kota Surabaya melakukan penutupan lokalisasi pernah juga dipelajari. Di mana pemerintah setempat telah menutup, ada pengalihan usaha dan pembinaan pengawasan. Itu dilakukan agar tidak ada lagi praktik serupa di lapangan. Inilah yang mesti dipikirkan pemerintah kita," katanya.

Wakil Rakyat dari daerah pemilihan I Kalteng yang meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas ini mengapresiasi target Pemerintah Pusat bahwa di tahun 2019 telah bebas prostitusi. Hanya, dia berharap Pemerintah Pusat juga ikut membantu daerah dalam merealisasikannya.

"Pemerintah Pusat perlu membantu menyediakan anggaran dalam melakukan pembinaan kepada pihak-pihak yang bergantung dari prostitusi. Sebaliknya, Pemerintah di Kalteng ini pun harus konsisten dan komitmen melaksanakan berbagai program yang telah disusun," demikian Duwel.