Sampit (Antara Kalteng) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berharap pembahasan lanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017, tidak ada kendala lagi sehingga bisa disahkan pekan depan.
"Informasi yang saya terima dari anggota Badan Anggaran (Banggar) bahwa tidak ada masalah dengan adanya pergeseran anggaran multiyears ke program lain asalkan melalui proses revisi MoU (nota kesepakatan) terlebih dahulu," kata Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Parimus di Sampit, Kamis.
Pembahasan rancangan APBD Perubahan 2017 berjalan cukup alot. Sesuai jadwal dan agenda, RAPBD Perubahan 2017 seharusnya disahkan pada rapat paripurna yang digelar Jumat (15/9) lalu, namun ternyata batal disahkan karena silang pendapat anggota dewan yang hadir.
Hasil voting, 14 orang setuju RAPBD Perubahan disahkan, 14 orang tidak setuju dan tiga orang abstain. Melihat hasil itu, Jhon Krisli yang mejuga meminta pendapat peserta rapat, akhirnya memutuskan rapat paripurna kembali diskors dan akan dijadwalkan ulang oleh Badan Musyawarah.
Polemik ini buntut dari pembahasan terkait usulan pergeseran anggaran proyek multiyears atau tahun jamak sebesar Rp41 miliar di Badan Anggaran beberapa hari sebelumnya. Rapat pembahasan harus berakhir dengan voting atau pemungutan suara karena tidak ada kata sepakat. Saat itu hasil voting didominasi oleh anggota dewan yang menolak pergeseran anggaran.
Polemik itu berlanjut karena kelompok anggota dewan lainnya menyayangkan anggaran tersebut dijadikan sisa lebih penghitungan anggaran atau silpa karena jumlahnya sangat besar sehingga total silpa menjadi Rp172 miliar. Padahal, banyak program lainnya yang justru membutuhkan tambahan anggaran.
Silang pendapat itu kemudian berlanjut di rapat paripurna pengesahan RAPBD Perubahan pada Jumat (15/9) yang harus kembali menempuh langkah voting. Hasilnya, pengesahan ditunda dan akan dijadwalkan ulang oleh Badan Musyawarah.
Parimus menilai polemik seperti itu adalah hal biasa di DPRD karena masing-masing mempunyai pendapat. Saat ini sudah ada titik terang setelah ada hasil konsultasi kepada pemerintah pusat terkait pergeseran anggaran multiyears tersebut, untuk menjawab keraguan dua pihak yang berbeda pendapat.
"Memang dinamika pembahasan RAPBD-P itu seperti itu, dan ini hal yang biasa," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kotawaringin Timur tersebut.
Parimus meyakinkan bahwa seluruh anggota dewan mempunyai niat yang sama untuk mendukung pembangunan daerah. Dia berharap APBD Perubahan 2017 segera disahkan sehingga program bisa langsung dijalankan dan selesai tepat waktu.
Berita Terkait
DPMD Kotim dorong pemerintah desa optimalkan pengembangan BUMDes
Rabu, 17 April 2024 21:49 Wib
Dinkes Kotim berikan penyuluhan kesehatan warga binaan Lapas Sampit
Rabu, 17 April 2024 19:26 Wib
Bupati: Halalbihalal ajang Korpri Kotim kobarkan semangat kebersamaan
Rabu, 17 April 2024 18:10 Wib
Halalbihalal Sekretariat DPRD Kotim momentum tingkatkan kekompakan
Rabu, 17 April 2024 6:36 Wib
Pantai Ujung Pandaran masih paling diminati wisatawan
Rabu, 17 April 2024 6:01 Wib
Pemkab Kotim komitmen lanjutkan pembangunan sirkuit agar sesuai standar
Selasa, 16 April 2024 22:29 Wib
Bupati Kotim upayakan gedung Sampit Expo fungsional
Selasa, 16 April 2024 22:23 Wib
Kemenhub pantau standar pelayanan keselamatan dan kenyamanan penumpang di Pelabuhan Sampit
Selasa, 16 April 2024 22:08 Wib