Sampit (Antara Kalteng) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, khawatir serapan dana desa rendah akibat program pembangunan tidak bisa dilaksanakan lantaran masih terkendala status kawasan hutan.
"Status kawasan masih menjadi persoalan sejak dulu. DPRD bersama eksekutif sudah beberapa kali mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan kawasan Kotawaringin Timur sehingga jelas mana kawasan hutan dan mana yang boleh dimanfaatkan," kata anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Syahbana di Sampit, Sabtu.
Tiga tahun terakhir, pemerintah mengucurkan dana sangat besar untuk pembangunan desa. Tahun ini, setiap desa di Kotawaringin Timur mendapatkan total anggaran antara Rp1,2 miliar hingga Rp1,8 miliar. Harapannya pembangunan desa makin cepat sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.
Ketertinggalan yang dirasakan masyarakat desa adalah minimnya infrastruktur. Namun upaya peningkatan infrastruktur akan terhambat akibat belum disahkannya penetapan kawasan hutan oleh pemerintah pusat.
Hasil pendataan, saat ini ada 89 desa di Kotawaringin Timur yang dinyatakan sebagian wilayahnya masuk kawasan hutan. Akibatnya, pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan tidak bisa dilakukan sebelum status kawasan diubah. Jika dipaksakan membangun maka pemerintah justru melanggar hukum.
"Yang dikhawatirkan, saking semangatnya membangun desa, justru ada aparatur desa yang terjerat hukum karena masalah ini. Kami sangat berharap pemerintah pusat tidak tutup mata tentang masalah ini," ujar Syahbana.
Sambil menunggu disahkannya kawasan hutan Kotawaringin Timur, Syahbana mengimbau 168 desa yang ada untuk melaksanakan program pembangunan yang tidak berkaitan dengan urusan kawasan hutan. Untuk mencegah pelanggaran aturan, pemerintah desa disarankan sering berkonsultasi dengan satuan organisasi perangkat daerah terkait untuk meminta petunjuk.
Berita Terkait
Warga Kotim dilarikan ke rumah sakit usai diduga diserang buaya
Kamis, 25 April 2024 20:58 Wib
Pemenang O2SN dan FLS2N jenjang SD Kotim, siap wakili ke provinsi
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib
KPPN Sampit beri penghargaan mitra kerja terbaik
Kamis, 25 April 2024 20:07 Wib
BNNP Kalteng berupaya wujudkan Perusahaan Bersinar di Kotim
Kamis, 25 April 2024 13:28 Wib
KPU Kotim rekrut 85 PPK dan 555 PPS Pilkada 2024
Rabu, 24 April 2024 20:36 Wib
Branding Kotim Bersinar ajak masyarakat hindari penyalahgunaan narkoba
Rabu, 24 April 2024 18:37 Wib
Dishub Kotim gerak cepat perbaiki PJU terbakar
Rabu, 24 April 2024 17:52 Wib
Legislator dukung upaya percepatan pemerataan distribusi migas di Kotim
Rabu, 24 April 2024 14:17 Wib