Wow! Polres Palangka Raya Usulkan Rp6,2 Miliar untuk Dana Pengamanan Pilkada 2018

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Kepolisian Resor (Polres) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mengusulkan dana pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di kota itu sebesar Rp6,217 miliar.

"Kebutuhan pengamanan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya tahun 2018, jumlahnya Rp6,217 miliar lebih," kata Wakapolres Palangka Raya, Kompol Bronto saat rapat persiapan Pilkada serentak 2018 tingkat Kota Palangka Raya di kompleks Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin.

Dia menyebutkan anggaran pengamanan Pilkada tersebut antara lain dipergunakan untuk latihan praoperasi sebanyak Rp166 juta lebih dan sosialisasi, pemberian pelatihan selama 3-5 hari senilai Rp8 juta lebih.

Selanjutnya, untuk operasional satgas sebanyak Rp305 juta lebih, pengamanan tahap pencalonan Rp47 juta lebih dan untuk pengamanan masa kampanye selama tiga bulan sebanyak Rp1,785 miliar.

Kemudian untuk pengamanan Kantor KPU serta pengamanan pelantikan sebanyak Rp1,546 miliar lebih, pengamanan calon wali kota dan wakil serta komisioner KPU sebanyak Rp582 juta lebih.

Anggaran untuk BKO dari Brimob dan Dit Sabhara Polda Kalteng untuk 400 orang sebanyak Rp632 juta lebih, sisanya anggaran juga dipergunakan untuk pengamanan TPS, penyiapan dokumen-dokumen serta kegiatan lain terkait pengamanan pelaksanaan Pilkada.

"Total semuanya Rp6 miliar lebih. Itu rencana anggaran kebutuhan pengamanan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya tahun 2018," kata Bronto.

Dia menambahkan dalam Pilkada tersebut, pihaknya sedikitnya akan menurunkan personel sebanyak 752 orang terdiri dari 300 anggota Polres, dan 400 personel Dit Sabhara dan Brimob Polda Kalteng.

Sementara itu, Kepala BKAD Pemerintah Kota Palangka Raya, Fordiansyah mengakui pihaknya juga belum mencairkan atau menyalurkan dana keperluan Pilkada.

"Anggaran Panwaslu baru masuk pada APBD-P. Evaluasi APBD-P sudah masuk ke gubernur tapi belum ditandatangani beliau. Draf kami sudah dapat tetapi DPRD tidak mau menyidangkan karena belum mendapat tanda tangan gubernur," kata Fordi.

Menurut dia, keadaan itulah yang membuat pemerintah kota belum bisa mentransfer anggaran untuk proses pelaksanaan Pilkada 2018.

Rapat itu sendiri turut dihadiri pihak KPU, Polri, TNI, unsur pemerintah kota baik seperti Satpol PP, Kesbangpol dan para camat.