"Sesuai aturan, PKL dilarang berjualan di kawasan wisata karena kami pemerintah Kotawaringin Timur telah menyiapkan tempat khusus untuk berjualan," katanya di Sampit, Selasa.
Dengan adanya aturan tersebut, diharap para PKL bisa mematuhi dan menaatinya agar tempat wisata lebih terlihat bersih.
Menurut Supian Hadi, pemerintah Kotawaringin Timur terpaksa bertindak tegas terhadap PKL yang melanggar aturan tersebut, yakni dengan mengusir paksa.
"Hal ini tidak bisa dibiarkan, sebab jika diberikan toleransi dikhawatirkan jumlah PKL yang berjualan di kawasan atau lokasi wisata akan terus bertambah, kondisi itu dapat mengganggu kenyamanan pengunjung dan dapat merusak keindahan tempat wisata," katanya.
Supian Hadi juga mengaku siap dimusuhi dan mengorbankan pedagang yang melanggar aturan tersebut demi kepentingan orang banyak dan kemajuan wisata di daerah itu.
"Lebih baik saya mengorbankan mereka dari pada kepentingan orang banyak dikorbankan. Namun selama mereka mau diatur dan menaati ketentuan yang berlaku akan kita bantu," ungkapnya.
Lebih lanjut Supian mengatakan, pemerintah Kotawaringin Timur saat ini terus berupaya menata dan membenahi seluruh obyek wisata untuk menarik minat pengunjung.
"Penataan yang kita lakukan untuk menarik pengunjung, dan kita juga tidak pernah mengabaikan sedikitpun kepentingan pedagang, yakni tempat berjualan, untuk itu kita sediakan lokasi secara khusus," ucapnya.
Wisata merupakan salah satu sektor yang digadang pemerintah Kotawaringin Timur sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) ke depannya, untuk itu terus dilakukan pembenahan. Bahkan di APBD mendapatkan porsi anggaran yang lumayan besar.
