Palangka Raya (Antara Kalteng) - Legislator Provinsi Kalimantan Tengah, Syahrudin Durasid meminta Pemprov Kalteng agar dapat memfasilitasi ke pemerintah pusat agar ada alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan di daerah ini.
"Sekarang nelayan di Kalteng bisa dengan mudah mendapatkan BBM, namun harganya dua kali lebih mahal dari BBM bersubsidi," ucap anggota fraksi PAN DPRD Kalteng itu di Palangka Raya, Selasa.
Mahalnya harga BBM berdampak pada berkurangnya intensitas melaut dan penghasilan para nelayan.
"Kalau harus membeli BBM tidak bersubsidi, ya tentunya akan sangat menyulitkan nelayan untuk melaut. Padahal Pemerintah Pusat kan ada menerbitkan kebijakan yang menyediakan BBM bersubsidi kepada nelayan," ujarnya.
Anggota DPRD Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini menjelaskan bahwa sebelumnya kebijakan BBM bersubsidi yang memperbolehkan nelayan mendapatkannya sepanjang ada rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten.
Namun sejak awal tahun 2017, terjadi perubahan kebijakan yang mengharuskan rekomendasi BBM bersubsidi untuk Nelayan melalui rekomendasi Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas perikanan dan Kelautan.
"Ada kemungkinan pihak pengelola Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN) juga terlambat mengetahui tentang adanya perubahan kebijakan regulasi BBM subsidi untuk Nelayan. Jadi, perlu ada upaya dan tindakan cepat agar BBM bersubsidi bisa didapat nelayan," kata Syahrudin.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan Dinas Perikanan dan Kelautan Kalteng segera menyelesaikan masalah ini, agar tidak berlarut-larut. Sebab, informasi yang didapat langsung dari para Nelayan Kumai, sudah seminggu para Nelayan tidak bisa beroperasi karena sulitnya mendapatkan BBM.
"Apabila Nelayan harus membeli yang non subsidi, sudah pasti mereka akan berteriak. Penghasilan mereka perhari itu hanya cukup untuk makan sehari-hari saja, belum lagi ada Nelayan yang melaut dengan menyewa kapal, mereka jelas harus membayar biaya sewa kapal," demikian Syahrudin.
Berita Terkait
BI anggap angka inflasi Kalteng selama April masih wajar
Minggu, 5 Mei 2024 19:06 Wib
KPU Kalteng: Paslon perseorangan wajib memiliki minimal 193.512 dukungan
Minggu, 5 Mei 2024 17:20 Wib
Pemkab Mura terus upayakan kemandirian pangan sektor perikanan
Minggu, 5 Mei 2024 17:11 Wib
Disdik telusuri video pornografi diduga pelajar Kotim
Minggu, 5 Mei 2024 16:53 Wib
PT Globalindo Alam Perkasa bergerak cepat membantu korban banjir di Kotim
Minggu, 5 Mei 2024 15:24 Wib
Gubernur optimis atlet Kalteng raih prestasi di PON
Minggu, 5 Mei 2024 14:22 Wib
Tanah Siang juara umum Festival Budaya Tira Tangka Balang 2024
Minggu, 5 Mei 2024 13:12 Wib
Pemkab Barito Utara serahkan LKPD 2023 unaudited kepada BPK
Minggu, 5 Mei 2024 6:52 Wib